Oleh: Saadiah Uluputty (Anggota DPR RI Dapil Maluku)
Indonesia, sebuah negara maritim yang memiliki kekayaan laut luar biasa, terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan lebih dari 17.000 pulau. Laut bukan hanya bagian dari geografi kita, melainkan juga identitas bangsa. Namun, meski potensi kelautan begitu besar, masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut, terutama nelayan tradisional, sering kali merasakan kesulitan yang bertolak belakang dengan narasi besar kekayaan maritim. Ini adalah kenyataan pahit yang perlu dihadapi oleh pemerintah baru, yang diharapkan mampu membawa perubahan dan berpihak kepada rakyat.
Dalam beberapa periode pemerintahan terakhir, pembangunan sektor maritim sering kali menjadi wacana yang terdengar megah di atas kertas, namun dalam praktiknya banyak kebijakan yang justru tidak dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, khususnya nelayan. Hilirisasi dan industrialisasi, dua istilah yang sering kali disampaikan oleh pemerintah sebagai bagian dari agenda besar pembangunan ekonomi, belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi rakyat kecil. Bahkan, banyak di antara mereka yang justru merasa termarjinalkan oleh kebijakan-kebijakan tersebut.
Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan penangkapan ikan terukur yang diusung oleh pemerintah lebih menguntungkan kapal-kapal besar, terutama kapal asing yang beroperasi dengan tonase besar antara 60 hingga 200 GT. Kebijakan ini, meskipun dianggap sebagai langkah untuk mengoptimalkan potensi laut, sebenarnya lebih memberikan ruang bagi korporasi besar untuk mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia, sementara nelayan-nelayan tradisional justru tersisih.
Kebijakan penangkapan ikan terukur, telah membuat nelayan kecil, yang sehari-hari berjuang di perairan dengan kapal-kapal berukuran kecil, semakin sulit bersaing. Mereka tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya laut, teknologi, atau pasar yang lebih besar. Akibatnya, banyak nelayan kecil yang terpaksa menggantungkan hidup mereka pada hasil tangkapan yang semakin menurun, sementara di sisi lain, keuntungan besar dinikmati oleh para pengusaha perikanan skala besar. Ironisnya, mereka yang paling dekat dengan laut justru tidak merasakan kesejahteraan dari laut itu sendiri.
Realitas seperti ini membuat kita merenung, apakah arah kebijakan maritim yang selama ini dijalankan sudah tepat? Apakah nelayan lokal, yang seharusnya menjadi aktor utama dalam pengelolaan sumber daya laut, sudah mendapatkan porsi yang adil dalam kebijakan maritim nasional? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita refleksikan, terutama ketika kita memasuki era baru pemerintahan, yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi sektor maritim Indonesia.
Harapan besar tentu tertuju pada pemerintah yang baru. Pemerintah memiliki kesempatan untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada rakyat kecil. Dalam hal ini, nelayan tradisional harus mendapatkan perhatian khusus. Pemberdayaan nelayan lokal harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan maritim, bukan hanya sebagai bagian dari janji politik semata, melainkan sebagai komitmen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah untuk memberdayakan nelayan lokal antara lain adalah dengan memberikan akses yang lebih baik kepada teknologi yang mendukung aktivitas perikanan mereka. Banyak nelayan tradisional yang masih menggunakan metode-metode penangkapan ikan yang konvensional dan tidak efisien. Pemberian akses kepada teknologi yang lebih modern dan ramah lingkungan akan membantu mereka meningkatkan hasil tangkapan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Perhatian terhadap akses pasar bagi nelayan kecil, ini merupakan harapan besar mereka kepada pemerintah. Selama ini, salah satu kendala yang dihadapi oleh nelayan tradisional adalah sulitnya menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang layak. Sistem distribusi yang tidak merata, ditambah dengan dominasi tengkulak, membuat nelayan sulit mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan usaha mereka. Dalam hal ini, pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang menjamin bahwa nelayan bisa menjual hasil tangkapan mereka dengan harga yang adil dan mendapatkan akses pasar yang lebih luas.
Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pelabuhan-pelabuhan ikan yang modern dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan yang memadai perlu dibangun di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Ini akan membantu memperlancar distribusi hasil tangkapan nelayan dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan.
Namun, di balik semua upaya pemberdayaan ini, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah keberlanjutan sumber daya laut itu sendiri. Pembangunan sektor maritim tidak boleh hanya berfokus pada peningkatan produksi semata, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya, namun kekayaan ini bisa hilang jika kita tidak menjaga kelestariannya.
Untuk itu, pemerintah harus menerapkan regulasi yang ketat dalam hal pengelolaan sumber daya laut. Aktivitas penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing) harus dihentikan, dan pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Nelayan-nelayan tradisional yang selama ini menggantungkan hidup mereka pada laut harus dilibatkan dalam upaya menjaga ekosistem laut. Mereka bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga penjaga laut kita.
Indonesia memiliki visi besar untuk menjadi negara maritim yang kuat, namun visi ini hanya bisa terwujud jika pembangunan sektor maritim dilakukan dengan prinsip keadilan sosial. Harapan kepada Pemerintahan yang baru adalah rakyat Indonesia dapat dipastikan menerima kebijakan yang tidak hanya menguntungkan segelintir kelompok, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh rakyat, terutama nelayan tradisional yang selama ini menjadi pahlawan di sektor kelautan.
Saya berharap bahwa di bawah kepemimpinan bapak Prabowo Subianto sebagai presiden Republik Indonesia yang baru, Indonesia akan mampu menunjukkan keberpihakan yang lebih nyata kepada rakyat kecil. Nelayan tradisional harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan maritim, dan pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan hak mereka. Pembangunan sektor maritim tidak boleh hanya menjadi narasi indah di atas kertas, tetapi harus dirasakan langsung oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut.
Harapan ini bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi juga sebuah keharusan jika kita ingin melihat Indonesia sebagai negara yang maju dan berkeadilan. Laut adalah sumber kehidupan, dan nelayan adalah penjaga laut. Jika kita ingin menjaga kekayaan laut kita untuk generasi yang akan datang, maka sudah saatnya kita memperhatikan kesejahteraan para nelayan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan hak mereka sebagai bagian dari bangsa yang besar ini. (*)
