RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Maluku, Samsun Ninilouw, mengungkapan, pantauan Bawaslu soal netralitas TNI/Polri sampai saat ini masih aman. Namun yang menunjukkan keperpihakan kepada pasangan calon (paslon) tertentu adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kalau untuk TNI dan Polri terpantau masih normal, tapi yang kita alami terkait dengan netralitas ASN, karena belakangan mulai ada yang viral di media sosial terkait keberpihakan kepada paslon tertentu,” ungkap Samsun, dalam Sosialisasi Netralitas ASN dan TNI/Polri pada Pilkada Serentak 2024, di Hotel Grand Alvira, Kota Ambon, Selasa, 8 Oktober 2024.
Menurut Samsun, dari sejumlah pelanggaran ASN yang diberitakan media, Bawaslu Provinsi Maluku masih melakukan penelusuran untuk mendapatkan dua alat bukti guna diproses lebih lanjut.
“Kalau proses itu butuh bukti, dan ada yang tidak mau bersaksi terkait pelanggaran ASN. Dan sampai saat ini masih ada, satu atau dua persoalan terkait keterlibatan ASN, yang masih berproses. Dan beruntung kita mempunyai Gakkumdu, ini bisa dikoordinasikan bersama,” katanya.
Khusus untuk TNI – Polri, sambung Samsun, netralitas memang sudah ada dalam aturan masing-masing institusi. Itulah kenapa TNI – Polri tidak mempunyai hak dipilih dan memilih, kecuali mereka telah mundur atau pensiun dari institusi masing-masing.
Netralitas itu berdasarkan aturan dan harus dipatuhi. Namun faktanya yang terjadi di lapangan, ada oknum pejabat negara yang membuat kebijakan dan menguntungkan salah satu paslon di pilkada.
“Saya mencontohkan seperti fakta di lapangan seorang kepala daerah incumbent, melakukan mutasi ASN tiga bulan jelang dirinya tidak lagi menjabat karena harus maju di pilkada untuk periode ke dua. Ini disebut sebagai sebuah intimidasi karena netralitas itu tidak boleh memihak dan tidak boleh dipaksa,” paparnya.
Lanjutnya, Bawaslu sangat menginginkan untuk mewujudkan pilkada yang dapat berlangsung aman dan damai. Karenanya, ASN serta TNI-Polri diharapkan terus mengedepankan netralitas selama pilkada.
“Untuk itu, sosialisasi ini mencoba membangun presepsi yang sama, kenapa netralitas di pilkada harus dilaksanakan ASN, TNI dan Polri,” pungkasnya. (MON)
