RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku berharap agar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Maluku dapat turut serta ikut mengawal proses tahapan Pilkada Serentak 2024.
Demikian disampaikan Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Maluku, Astuti Usman, pada Rapat Koordinasi Kelembagaan bersama KAHMI Maluku, dalam rangka Evaluasi Pengawasan Pemilu, bertempat di Biz Hotel Ambon, Sabtu, 5 Oktober 2024.
Menurut Astuti, alasan Bawaslu membutuhkan mitra untuk ikut bersama-sama mengawasi jalannya tahapan pilkada di Maluku, karena keterbatasan tenaga dan sumber daya manusia di Bawaslu, baik di tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kekurangan tenaga itulah sehingga Bawaslu membutuhkan mitra, salah satunya KAHMI yang diharapkan bisa bersinergi dengan Bawaslu agar pilkada bisa berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama,” harapnya.
Dikatakan Astuti, KAHMI merupakan organisasi yang bukan hanya sudah melakukan kerjasama secara formalitas, tetapi menjadi mitra penting untuk mengawasi pesta demokrasi dan mengawal pelaksanaan Pilkada 2024.
“Jadi, diharapkan juga agar KAHMI bersama Bawaslu bisa menyamakan pemahaman soal pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pilkada,” tuturnya.
Dia menjelaskan, beberapa hari terakhir ini pihaknya juga rutin melaksanakan kegiatan dan melibatkan sejumlah organisasi yang strukturnya sampai ke kecamatan, sebagai mitra mengawasi pelaksanaan tahapan pilkada yang sedang berjalan. Apalagi, saat ini sudah mendekati fase-fase yang menegangkan.
“Pelaksanaan proses Pilkada di Maluku memasuki masa-masa krusial yang membutuhkan peran serta masyarakat termasuk organisasi kepemudaan,” jelasnya.
Di kesempatan itu, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Maluku, Samsun Ninilouw, menegaskan, secara normatif pekerjaan pengawas itu layaknya seperti pengawas pada bangunan.
“Harus benar-benar teliti dalam melakukan pengawasan pelaksanaan. Bahkan dari awal sudah harus diawasi dengan ketat, apalagi soal pilkada,” tandasnya. (MON)
