RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Baru sebulan menjadi Pejabat (Pj) Bupati di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Alawiyah Fadlun Alaydrus beberapa kebijakannya diprotes warga. Bahkan, tokoh masyarakat Tanimbar meminta agar dievaluasi beberapa kebijakan yang diambil. Bila tidak, warga mengancam akan menggelar aksi protes.
Kepada Rakyat Maluku, via telepon selulernya, Ongen Layan yang menyebut dirinya pemerharti pemerintahan di Tanimbar mengungkapkan beberapa kebijakan Alawiyah Fadlun Alaydrus yang dinilai melanggar norma-norma pemerintahan.
Yang pertama, kata dia, baru sebulan menjabat Alawiyah Fadlun Alaydrus sudah mengganti Plt Kabag BPJB/ULP Tanimbar, Wellem Laratmase dangan orang baru. Sementara Yan Sakliressy yang menggantikan Laratmase adalah ASN yang dinonjobkan karena dinilai tidak berkompoten.
Yang kedua, lanjut dia, pergantian yang sama dilakukan Alawiyah Fadlun Alaydrus terhadap Pj Camat Tanimbar Utara yang baru menjabat sebulan saja.
”Bayangkan, Herman Ongirawalu yang baru sebulan menjadi pejabat Camat Tanimbar Utara langsung diganti dengan Aleka Sianressy. Padahal menjelang Pilkada seperti ini, Alawiyah Fadlun Alaydrus yang adalah orang Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan di Provinsi Maluku mestinya tahu bahwa tidak boleh ada pergantian.
Ia menuding, Alawiyah Fadlun Alaydrus terlalu dipengaruhi oleh ajudannya yang bernama Frangky Sainyakit.
”Lihat saja, Pj Kabag BPJB/ULP yang baru adalah ipar dari sang ajudan. Kami yakin pergantian camat Tanimbar Selatan juga atas desakan ajudan,” kesalnya.
Sudah begitu, lanjutnya lagi, sang ajudan Frangky Sainyakit yang adalah seorang ASN bisa mengerjakan proyek Pokir dari aleg Hanura berupa pekerjaan jalan SP Larat Lamdesar – TPU Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dengan nilai proyek Rp650 juta, dengan meminjam perusahaan orang.
”Yang kami sampaikan ini fakta dan dapat dipertanggungjawab. Karena itu kami berharap ibu Pj Bupati segera memperbaiki kebijkan yang salah serta memberi teguran kepada ajudannya agar tidak mengintervensi kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan pemerintahan demi kebaikan di Tanimbar,” tegas Ongen.
Ongen juga mengungkapkan, jika hal ini tidak ditanggapi serius, maka dirinya akan menggalang massa untuk melakukan aksi protes terus menerus di Kantor Bupati KKT.
Sementara itu, Pj Bupati KKT, belum dapat dikonfirmasi terkait pelanggaran etika pemerintahan ini. Nomor kontaknya tidak aktif saat dihubungi. (NAM)
