RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Para pemuda asal Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengecam kinerja Penjabat (Pj) Bupati SBB Achmad Jais Ely.
Sebab, dari jumlah kuota 22.564 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Provinsi Maluku dan 11 kabupaten/ kota tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB paling sedikit mendapatkan kuota. Yakni, 100 kuota terdiri dari 10 kuota formasi CPNS dan 90 kuota formasi PPP.
Mario Kakisina, seorang mahasiswa akhir studi Pascasarjana Universitas Pattimura (Unpatti), meminta meminta Pj Bupati SBB secepatnya dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), karena dinilai tidak mampu meloby kuota untuk Kabupaten SBB. Sementara kebutuhan tenaga, terutama kesehatan masih sangat banyak, namum tidak dapat diperjuangkan.
“Ini sebagai wujud ketidak pedulian terhadap masyarakat SBB. Tinggal lihat siapa yang memimpin saat ini. Orang-orang siapa. Selesai itu barang. Jangan muluk-muluk menganalisa. Mereka tidak punya kepedulian terhadap masyarakat SBB,” kata Kakisina kepada wartawan, Minggu, 1 September 2024.
Menurut Kakisina, Pj Bupati SBB semestinya sudah mengetahui hal tersebut jauh-jauh hari, sehingga ada langkah antisipasi yang kongkrit sebelum ditetapkan atau diumumkan kuota formasi CPNS dan PPPK.
“Ini rupaya Pj Bupati lebih sibuk di wilayah lain, bukan urus hajat hidup orang SBB. Pj Bupati lemah tidak mampu meloby,” terang Kakisina.
Kakisina menegaskan, sedini mungkin, jika Pj Bupati tidak menunjukan komitmen kuat bersama masyarakat SBB, lebih baik kembali saja ke Pemerintah Provinsi Maluku bertugas sebagai Kepala Dinas sebagaimana biasa.
“Ini perihal mengurus masa depan ratusan hingga ribuan anak bangsa, mengurus kabupaten para leluhur tanah seram, bukan mengurus kepentingan-kepentingan lain,” tegas Kakisana.
Kakisina menjelaskan, kesejahteraan daerah mestinya menjadi wacana besar. Hal ini dapat dieksekusi melalui pemenuhan kuota terpusat seperti CPNS. Apalagi, tenaga kesehatan di SBB itu minim. Negeri-negeri di kawasan pegunungan kesulitan mendapat pelayanan, baik kesehatan, penyuluhan, bahkan tenaga guru juga sama.
“SBB butuh banyak, tapi yang tersedia hanya 10. Pj Bupati harus dievalusi. Mendagri Tito Karnavian salah pilih Penjabat Bupati, lebih baik diganti saja,” desak dia.
Terpisah, Fahrul Kaisuku, salah satu pemuda Kabupaten SBB asal Huamual juga menyayangkan kuota yang terlalu sedikit tersebut. Menurutnya, alokasi formasi di SBB bukan tidak sebanding lagi dengan ribuan sarjana muda di SBB, melainkan tidak dapat dibanding-banding.
“Artinya, ketimpangan ini sudah telalu ngeri,” tegas Kaisuku.
Kaisuku menjelaskan, ketimpangan kesejahteraan masyarakat di SBB dapat dilihat jelas, pelayanan kesehatan yang tidak memadai di sejumah kecamatan, dan infrastruktur yang tidak menunjang di sejumlah kawasan vital, berujung kelumpuhan pertumbuhan ekonomi.
Perihal kuota CPNS, Kaisuku mengaku, itu bagian dari ketidak mampuan Penjabat Bupati Dr. Achmad Jais Ely.
“Artinya beliau lemah dalam meloby. Sependapat, Mendagri salah tunjuk orang memimpin Saka Mese Nusa,” singkat aktivis Rumah Inspirasi dan Literasi Provinsi Maluku tersebut.
Sebagaimana diketahui, akumulasi total CPNS tahun 2024 untuk Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah 11 kabupaten/ kota, 5.793 formasi. Sementara akumulasi total PPPK tahun 2024 untuk Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Daerah 11 kabupaten/ kota, sebanyak 16.771 formasi. Sehingga total keseluruhan CPNS dan PPK sebanyak 22.564. (AAN)
