RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk di wilayah kepulauan. Upaya terbaru dilakukan melalui pengukuhan dan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Selasa, 27 Agustus 2024.
Langkah ini merupakan aksi nyata yang menyentuh langsung masyarakat di pelosok negeri. Pengukuhan TPAKD ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dan mendukung program GENCARKAN (Gerakan Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) yang dicanangkan oleh pemerintah dan OJK.
Penjabat Walikota Tual, R. Affandy Z. Hassanusi, resmi mengukuhkan TPAKD Kota Tual pada 24 Agustus 2024. Pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Walikota Tual nomor 94 tahun 2023 dan melibatkan berbagai pihak, termasuk OPD Pemda, OJK, Bank Indonesia, lembaga vertikal, dan pelaku usaha jasa keuangan.
Affandy menyampaikan bahwa akses keuangan adalah hak dasar bagi seluruh masyarakat dan menjadi sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan perekonomian yang berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah sangat diperlukan agar mereka dapat memperoleh akses terhadap produk dan jasa keuangan.
“Melalui pengukuhan TPAKD Kota Tual, kita berharap dapat mengkoordinasikan seluruh elemen, mulai dari Pemerintah Kota, OJK, Bank Indonesia, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, dan stakeholders terkait lainnya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Kota Tual,” tutur Affandy.
Dia menjelaskan, TPAKD Kota Tual siap menjalankan program kerja yang diberi nama BAIR (Bersama Akselerasi Inklusi Keuangan Masyarakat). Program ini mencakup enam kegiatan utama. Yakni, Satu Rekening Satu Pelajar bagi pelajar di Kota Tua, Inklusi Keuangan Petani dan Nelayan, Pengembangan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif, Pasar Tual Digital, Edukasi Keuangan Pedesaan, dan Aktivasi Agen Lakupandai di seluruh kelurahan dan desa di Kota Tual.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, yang turut hadir dalam pengukuhan tersebut menyampaikan, potensi daerah yang dimiliki oleh Kota Tual dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila program-program pembangunannya juga didukung oleh inisiatif program keuangan inklusif.
“TPAKD Kota Tual perlu senantiasa mendorong kolaborasi, komitmen, dan konsisten dalam menjalankan setiap program kerja yang telah ditetapkan,” terangnya.
Sehari sebelumnya, Kepala OJK Provinsi Maluku juga menghadiri Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara. Rapat dibuka oleh Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Drs Jasmono, M.Si.
“TPAKD sangat penting keberadaannya untuk turut mendorong peningkatan kesejahteraan di masyarakat melalui program literasi dan inklusi keuangan. Inovasi-inovasi program kerja dengan mencontoh keberhasilan TPAKD di daerah lain dapat menjadi salah satu hal yang dilakukan dalam perumusan program kerja,” jelas Jasmono.
Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara menghasilkan tiga program kerja utama. Pertama, Satu Desa Satu Edukasi Keuangan di seluruh Ohoi: Memastikan setiap desa memiliki akses ke edukasi keuangan, meningkatkan literasi masyarakat secara merata, sehingga mereka dapat membuat keputusan keuangan yang tepat.
Kedua, UMKM Perikanan Naik Kelas: Mendorong UMKM di sektor perikanan untuk berkembang melalui akses pembiayaan, pendampingan, dan peningkatan literasi keuangan agar mereka dapat mengelola usaha dengan lebih baik.
Tiga, Ohoi Wisata Inklusif Keuangan: Mengembangkan potensi wisata daerah dengan mengintegrasikan layanan keuangan, memudahkan transaksi bagi wisatawan dan pelaku usaha, serta meningkatkan literasi keuangan di sektor pariwisata.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara atas komitmen mereka dalam mewujudkan inklusi dan literasi keuangan.
“Pengukuhan TPAKD ini merupakan langkah konkret dalam mendukung program GENCARKAN. Kami yakin, dengan kolaborasi dan inovasi, kita dapat meningkatkan akses dan literasi keuangan masyarakat di wilayah kepulauan, sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam perekonomian dan mencapai kesejahteraan finansial,” ujar Andi M. Yusuf. (RIO)
