RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — JAKARTA — Aksi protes terhadap rencana disahkannya Undang-undang (RUU) Pilkada terjadi di seluuh kota-kota besar di Indonesia. Seperti dilakukan ribuan mahasiswa di Jakarta, Semarang, Surabaya dan juga Kota Ambon.
Di Jakarta, ribuan mahasiswa berdemonstrasi di depan Gerbang Pancasila, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jalan Gelora, Jakarta, Kamis (22/8) dengan satu di antara tuntutan menolak disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada.
Massa dalam aksinya bahkan sampai merobohkan pintu Gerbang Pancasila karena ingin memasuki area DPR untuk menyampaikan aspirasi menolak RUU Pilkada.
“Kami sudah berhasil merobohkan pagar Anda ini. Izinkan kami untuk masuk. Izinkan kami membatalkan RUU Pilkada yang menciderai konstitusi,” kata seorang massa di lokasi, Kamis.
Hanya saja, massa tidak bisa memasuki area dalam Kompleks Parlemen karena polisi membuat barier untuk menghalangi mahasiswa masuk.
Massa kemudian meminta polisi untuk memanggil Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar mau mendengar aspirasi ribuan mahasiswa.
“Bapak polisi, kalau tidak mau ribet, panggil Sufmi Dasco. Panggil Sufmi Dasco,” tantang seorang mahasiswa dalam orasinya.
Selain membatalkan RUU Pilkada, mahasiswa juga meminta DPR untuk tidak melanjutkan pengesahan RUU TNI dan Polri.
“Hari ini Jokowi (Presiden RI Joko Widodo, red) menunjukkan rezim otoriter,” ujarnya.
Sementara itu, seorang massa lain mengingatkan para mahasiswa untuk bersatu melawan oligarki yang belakangan terus menciderai demokrasi.
“Tantangan ke depan lebih berat. Para oligarki akan bersatu membodohi masyarakat,” kata demonstran lainnya di lokasi.
Demonstran penolak pengesahan Revisi UU Pilkada yang memasuki pekarangan Gedung DPR RI pada Kamis (22/8), sempat berlangsung ricuh.
Pantauan JPNN.com, massa sempat melempari aparat polisi dan TNI yang berjaga di dalam pekarangan DPR RI.
Massa yang berhasil menjebol pagar DPR RI masuk ke dalam pekarangan dan melempari barikade polisi dengan batu dan kayu.
Polisi lantas mengejar massa mahasiswa dan masyarakat, juga menembakkan peluru karet serta gas air mata.
Massa yang berada di atas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di samping DPR RI juga terlihat berlarian saat polisi menembakan gas air mata.
Beberapa massa sempat melempar kembali gas air mata ke arah polisi.
Kericuhan yang terjadi sekitar 30 menit itu berangsur mereda setelah massa dan aparat kepolisian sama-sama menahan diri.
Massa yang masih bertahan langsung menyanyikan lagu Indonesia Pusaka di depan aparat kepolisian.
Massa juga menutup ruas tol dalam kota yang ada di depan Kompleks Parlemen.
Hingga pukul 17.18 WIB, massa masih terus bertahan di gedung DPR.
Sementara di Semarang ribuan mahasiswa menjebol pagar gerbang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Tengah (DPRD Jateng). Setelah merobohkan gerbang yang tergembok itu, mahasiswa membuangnya ke saluran air depan gedung.
Pantauan JPNN.com di lokasi, ketegangan antara massa mahasiswa dan aparat kepolisian tak terelakkan. Massa mahasiswa terus memukul mundur pasukan pengendali massa.
Tampak mobil water canon dikerahkan di depan massa. Pasukan keamanan dari kepolisian terus ditambah di halaman DPRD Provinsi Jateng dan Kantor Gubernur Jateng.
Massa gabungan dari banyak kampus di Kota Semarang itu menolak RUU Pilkada yang saat ini sedang digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang mengabaikan putusan MK.
Tuntutan lain yang terus disuarakan massa adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) longser dari jabatannya.
“Lawan, lawan, lawan Jokowi, lawan Jokowi sekarang juga,” kata satu orator dari mobil komando massa.
Orator lain mengungkapkan bahwa Indonesia harus bebas dari alat politik Jokowi. Mereka juga menyinggung tentang Raja Jawa yang disebutkan Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
“Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Hancurkan rezim otoriter, hancurkan Raja Jawa,” katanya.
Situasi ini makin tak keruan ketika polisi menembakkan gas air mata. Polisi pun terus menyemprotkan water cannon.
Ribuan massa yang menduduki Taman Indonesia Kaya, Jalan Menteri Supeno bubar meninggalkan lokasi.
Sementrara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memutuskan parlemen tak jadi mengesahkan RUU Pilkada dalam Rapat Paripurna pada Kamis ini.
Ketua Harian Gerindra itu mengatakan Rapat Paripurna tidak mencapai kuorum sehingga pengesahan RUU Pilkada menjadi aturan tak jadi dilaksanakan.
“Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali Rapat Bamus (Badan Musyawarah, red) untuk Rapat Paripurna karena kuorum tidak terpenuhi,” ujarnya dalam rapat, Kamis. (ast/jpnn)
