Bendungan Waeapo Jebol, Banjir Besar di Buru
RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Warga masyarakat Kabupaten Buru menggelar aksi demontrasi mendesak Kementerian PUPR RI segera mencopot Faliansyah dari jabatannya sebagai Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku. Tuntutan itu buntut dari jebolnya bendungan Waeapo yang menyebabkan banjir besar di Kabupaten Buru.
“Mendesak Kementerian PUPR RI untuk segera mengevaluasi Plt Kepala BWS Provinsi Maluku, Kasatker dan PPK,” kata Salim Rumakefin kepada Rakyat Maluku, usai berdemonstrasi di depan Kantor BWS Maluku, Jalan Mr. Chr Soplanit, Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kamis, 18 Juli 2024.
Masa aksi juga menuntut BWS Maluku untuk melakukan ganti rugi baik secara materiil maupun inmateriil kepada masyarakat hukum adat yang mengalami dampak dari jebolnya proyek bendungan itu.
“BWS dan kontraktor pelaksana untuk segera merehabilitasi rumah dan lingkungan masyarakat hukum adat,” pinta dia.
Koordinator Lapangan (Korlap) ini menegaskan, tidak hanya ke BWS, mereka juga meminta agar perusahaan yang mengerjakan proyek senilai Rp2 triliun lebih itu dievaluasi.
“Jika tuntutan kami sebagaimana tidak dipertimbangkan dan atau tidak ditindaklanjuti, maka kami akan melakukan upaya lanjutan baik secara taktis maupun dengan upaya hukum ke Kejaksaan dan KPK,” ancamnya.
Dikatakan Salim, pembangunan infrastruktur bendungan air dan irigasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak multi ekonomi, di mana airnya dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi sawa-sawa melalui jaringan irigasi yang dibangun.
“Nilai kontrak sebesar Rp2,159 triliun yang terbagi menjadi dua paket pekerjaan, pertama adalah Konstruksi Bendungan Utama senilai Rp1,114 triliun yang dilaksanakan oleh PT PP Adi Karya KSO, dan kedua adalah Konstruksi Bendungan Pelimpah (Spillway) senilai Rp1,045 triliun yang dilaksanakan oleh PT. Hutama Karya Jaya KSO,” tandasnya. (AAN)
