RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Beranjak dari capaian inflasi yang tinggi selama dua bulan terakhir ini, dimana saat ini inflasi untuk Maluku pada Juni 2024 berada pada angka 3,63% yoy, maka berdasarkan hasil High Level Meeting yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku bersama distributor dan perbankan, telah menghasilkan beberapa keputusan sebagai solusi pengendalian inflasi.
Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Sadali Ie, mengatakan, keputusan itu di antaranya akan dibangun pasar inflasi yang menjual barang kebutuhan pokok sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang akan disupply oleh Bulog dan distributor, subsidi terhadap selisih kenaikan harga komoditas penyumbang inflasi.
Selain itu, lanjut Pj Gubernur, penertiban ongkos distribusi barang kebutuhan pokok, antisipasi curah hujan tinggi di Bulan Mei-Agustus, serta antisipasi keterbatasan stok komoditas hortikultura pada waktu curah hujan tinggi dengan menyiapkan screenhouse/plastik pelindung tanaman.
“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya berharap perhatian serius dari kita semua khususnya TPID kabupaten/ kota IHK agar segera mengambil langkah-langkah strategis dalam penanggulangan inflasi, sehingga capaian inflasi kita terkendali sesuai sasaran yaitu 2,5% lebih dari atau kurang dari 1,” harapnya.
Sebelumnya dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku, di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Kamis, 4 Juli 2024, Sadali memaparkan data BPS bahwa inflasi Kota Ambon menjadi 4,49%, Kota Tual 3,39%, dan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) 2,64% yoy.
“Yang artinya, kita memerlukan langkah bersama dalam menjabarkan strategi 4K, yakni ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” kata Sadali.
Sadali menjelaskan, saat ini berdasarkan kondisi rill, Kota Ambon dilanda cuaca hujan secara intens yang menyebabkan harga barang naik, seperti ikan. Dimana, nelayan kurang mendapatkan hasil tangkapan karena gelombang yang tinggi.
“Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan holtikultura seperti greenhouse namun hal itu tidak mencukupi, dan ditambah dengan pelaksanaan pasar murah, dimana rencananya dalam sebulan akan dilakukan selama lima kali, dan memberikan bantuan cold storage untuk nelayan tangkap,” tandasnya.
Sadali berharap melalui rapat ini, semua pihak dapat bekerjasama dalam rangka meringankan beban masyarakat, terutama membantu jika ada terjadi penimbunan baik yang dilakukan oleh pedagang maupun produsen.
“Mari kita bersama melindungi persoalan pengendalian inflasi untuk melindungi hak masyarakat,” harapnya. (RIO)
