RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Tahapannya sudah dimulai.
Khusus di Maluku, dalam menjaga agar pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota berjalan aman Polda Maluku dan Kodam XV/Pattimura siap bersinergi dengan instansi terkait lainnya dalam mengamankan Pilkada serentak. mendatang.
“Kita harus bekerja sama dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2025, mulai hari ini kita laksanakan pelatihan selama 3 hari itu akan membentuk soliditas dan sinergitas ,itu yang paling penting,” kata Kapolda Maluku Irjen Pol Lotharia Latif saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada serentak di Balroom The Natsepa Hotel, Senin, 20 Mei 2024.
Soliditas dan sinergitas antar sesama lembaga negara dalam mensukseskan pesta demokrasi sangat penting dilakukan. Banyak pengalaman telah membuktikan hal tersebut.
“Kuncinya adalah soliditas dan sinergitas, ini kunci keberhasilan dalam menghadapi persoalan yang ada dan yang paling utama adalah integritas dna netralitas para penyelengara pemilu dalam melaksanakan kegiatan Pilkada 2024 nantinya,” ungkapnya.
Polri, TNI, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP, kata Kapolda, merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam melaksanakan dan pengamanan kegiatan Pilkada serentak untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai Undang-Undang dan aturan hukum yang telah ditetapkan.
“Penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu dan DKPP, jadi baik buruknya hasilnya nanti, tergantung integritas, profesionalitas dan kualitas di teman-teman semua yang duduk di sini,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan lancar, Orang nomor 1 Polda Maluku ini menekankan beberapa hal penting.
Di antaranya KPU agar melaksanakan tupoksi, peran dan tanggungjawabnya sesuai UU dan aturan pendukung yang di tetapkan.
“Polri bersama aparat keamanan lainnya mendukung sepenuhnya pengamanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024,” katanya.
Kapolda berharap kepada seluruh instansi terkait agar dapat memastikan semua kesiapan dan Protap berjalan dengan baik. Seperti petugas harus profesional dan kompeten; penyiapan logistik pemilu lengkap; pendistribusian dan pengamanan tepat waktu; pelaksanaan pemungutan dan hitung suara sesuai aturan; penanganan setiap masalah dengan cepat dan tuntas; serta intensifkan Gakkumdu.
Kapolda juga menekankan kepada penyelenggara Pemilu atau personel KPU wajib netral sesuai aturan hukum atau peraturan yang telah ditetapkan.
“Cegah terjadinya kasus korupsi anggaran di KPU yang dapat membuat kepercayaan publik turun terhadap kinerja KPU,” pintanya.
Penyelenggara Pemilu juga diharapkan dapat melaksanakan kegiatan cooling system dengan sosialisasi aturan aturan, deklarasi damai dan pelibatan masyarakat untuk terciptanya pilkada yang sejuk dan hasilnya berkualitas.
“Bangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan tokoh parpol tokoh masyarakat, wartawan atau media yang mendukung pilkada damai. Dan tingkatkan sinergitas dengan TNI Polri dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pilkada yang aman dan damai,” pungkasnya.
Hal yang sama juga disampaikan Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Syahrial. Kata Syafrial,
kontribusi TNI dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada tahun 2024 yaitu, memberikan bantuan kepada Polri secara maksimal, mengoptimalkan peran Forkopimda, melaksanakan meping terhadap daerah rawan konflik, dan pembinaan teritorial.
“Kami siap membantu Polri dalam tugas mengamankan Pemilukada tahun 2024 di Maluku,” tegas Pangdam.
Dijelaskan, pihaknya menyiapkan kurang lebih 1.830 personil TNI untuk membantu mengamankan pelaksanaan Pemilukada tahun 2024, dan menyiapkan personel cadangan kurang lebih 500 personil yang digunakan sewaktu-waktu jika ada perubahan situasi, beserta Alusista yang diperlukan.
Selain itu, disampaikan bahwa, potensi gangguan netralitas bisa saja terjadi. Untuk itu Pangdam berpesan, petugas KPU harus betul-betul menentukan sikap dan komitmen kenetralitasannya, sehingga Pilkada Maluku bisa sukses.
“Petugas KPU agar, mewaspadai kecurangan dalam penghitungan suara pada Pemilukada”, pungkasnya .
(AAN)
