RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Persentase capaian progres Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) rata-rata Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku tahun 2023 tidak mencapai target, yakni 65,69%. Padahal, target yang diharapkan minimal 75%, dan ini mengalami penurunan dari tahun 2022 yang mencapai 67,19%.
Demikian disampaikan Sekertaris Daerah (Sekda) Maluku Sadali Ie, dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Survei Pelayanan Integritas (SPI) Tahun 2023 dan Tematik pada Pemerintah Daerah di Wilayah Maluku Tahun 2024, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bertempat di Aula lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Selasa, 27 Februari 2027.
Menurut Sekda, selain MCP Korsupgah yang tidak mencapai target, rata-rata nilai SPI tahun 2023 sebesar 64,01% juga masih di bawah rata-rata nasional, yaitu 70,79%.
“Olehnya itu, mudah-mudahan di tahun 2024, baik MCP maupun SPI bisa mencapai target yang diharapkan,” harap Sekda.
Dijelaskan, program pencegahan korupsi, monitoring serta koordinasi dan supervisi pencegahan yang dilaksanakan oleh KPK RI, jangan hanya dilihat dari sisi administrasi saja sebagai pemenuhan bukti dokumen, tetapi filosofi utamanya adalah pencegahan korupsi.
Sebab, pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata, tetapi juga aksi nyata. Olehnya itu diharapkan kepada Pemerintah Daerah se-Maluku akan segera melakukan perbaikan mendasar dan menyeluruh terhadap seluruh aspek resiko korupsi yang ada.
“Kondisi ini membutuhkan komitmen semua pihak untuk selalu berupaya meminimalisir atau mencegah terjadinya korupsi. Mari kita manfaatkan rakor ini sebagai forum diskusi, saling sharing berbagai pengetahuan dan pengalaman membincangkan berbagai permasalahan, memberikan dampak positif, dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Maluku,” jelas Sekda.
Di tempat yang sama, Kasatgas KPK Koordinator Wilayah V.3 Abdul Haris, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini untuk melihat tindak lanjut dari program terintegrasi tahun lalu, yang mana berdasarkan capaian MCP dan SPI tahun 2023, memang sebagian besar di wilayah Maluku belum mencapai target.
“Mudah-mudahan kendala yang dihadapi di daerah sedikit banyaknya bisa diatasi dan bisa memperbaiki MCP maupun SPI di tahun 2024,” harap Abdul.
Untuk diketahui, turut hadir Penjabat Bupati Buru, Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten/ Kota se-Maluku dan Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (RIO)
