RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — ‘Kancing Bayar’ atau biasa disingkat KB, sepertinya menjadi jurus pamungkas bagi para calon legislatif di berbagai tingkatan pada daerah pemilihan (Dapil) Kota Ambon.
Pantauan media ini, di Dapil yang sering disebut sebagai Dapil Neraka ini, banyak caleg yang memanfaatkan jurus kancing bayar di menit-menit terakhir jelang pencoblosan dan ternyata hasilnya sangat evektif, terutama untuk caleg di tingkat provinsi dan kota.
Johan L, salah satu caleg di Dapil Nusaniwe misalnya, ia mengeluhkan sistem kancing bayar yang menurut dia menjadi mokok dan membuat buyar estimasi perolehan suara yang sudah dirancanganya.
”Saya bahkan bantu puluhan juta, termasuk untuk agenda persidangan di salah satu jemaat, tapi ternyata suara yang diperoleh tidak signifikan, dibandingkan mereka yang melakukan kancing bayar,” kata Johan.
Ia mengaku, rata-rata, caleg yang menggunakan sistem kancing bayar mendapat perolehan suara yang banyak, bahkan bisa melewati lintas batas agama sekalipun, padahal komposisi kependudukan di Kota Ambon sudah terbagi sejak kerusuhan bernuansa agama beberapa waktu lalu.
Johan ikut menyayangkan mekanisme kancing bayar ini, menurutnya, pemilih di Kota Ambon yang mestinya sudah rasionel ternyata masih tergantung sistem kancing bayar.
”Ini pertanda bahwa dari sigi ekonomi, masyarakat di Kota Ambon ini banyak yang masih tergelong lemah ekonominya. Hanya karena terima seratus atau dua ratus ribu, mereka langsung menjatuhkan pilihan kepada caleg yang membayar,” ungkapnya.
Ditambahkan, mingkin saja fenomena ini terjadi pula di kota-kota lain di Indonesia, tetapi hal inilah yang mestinya diperangi.
”Bagaimana kita mau menghadirkan anggota DPRD yang berkualitas, kalau pemilih saja bisa dibayar-bayar. Mereka lupa bahwa anggita DPRD yang membayar mereka itu nantinya bakalan tidak peduli lagi setelah duduk selama lima tahun di legislatif,” kata caleg DPRD Kota Ambon ini.
Hal yang sama juga disampaikan caleh dari Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Maluku.
Caleg berinisial MS ini mengatakan, ia akhirnya parah dan tidak lagi mau berjuang untuk meraup suara ketika melihat persaingan kotor di lapangan.
”Mungkin yang bisa berpeluang kendati tidak menggunakan sistem kancing bayar adalah caleh di tingkar DPD, karena kebanyakan pemilih tidak punya kepastia harus memilih siapa. Apalagi, konstestan di DPD kali ini hanya sedikit,” ungkapnya.
MS lalu mengungkapkan mesti ada banyak pendidikan politik bagi masyarakat di Kota Ambon.
”Bayankan saja di kawasan tertentu di Kota Ambon, mereka tak tanggung-tanggung memasang spanduk, ada uang ada suara. Ini memalukan sebenarnya bagi pemilih yang dikategorikan pemilih rasional,” kesal dia. (NAM)
