RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) di kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi kaitan dengan proses distribusi logistik Pemilu ke tiap-tiap desa. Pasalnya laporan yang diperoleh cuaca di beberapa daerah saat ini dalam kondisi cukup ekstrim.
Penanggungjawab Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Bawaslu Provinsi Maluku, Stevin Mellay mengatakan, seperti di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) saat ini cuaca ekstrim.
“KPU harus komunikasi dengan pihak-pihak terkait dalam kaitan dengan proses distribusi logistik Pemilu. Ini dianggap penting,” kata Stevin kepada wartawan, Minggu 4 Februari 2024.
Menurutnya, KPU diminta tinggkatkan koordinasi dengan pemerintah setempat maupun TNI/Polri untuk membantu mengkesekusi tahapan ini.
Sebab, tanpa persiapan yang matang, dikhawatirkan akan berpengaruh pada kelancaran proses distribusi logistik Pemilu.
“Kita imbau supaya teman-teman KPU tinggkatkan komunikasi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, masalah di Aru misalnya air laut surut dan pasang. Ini harus diantisipasi agar tidak terjadi masalah yang serius dalam proses pendistribusian.
Kemudian di MBD lebih khusus di Pulau Wetar, distribusi dilakukan menggunakan pola laut. Artinya, speedboat atau motor laut akan menyinggahi masing-masing desa untuk memberikan logistik pemilu.
“Kondisi cuaca yang kurang bersahabat, maka perlu bantuan-bantuan pihak lainnya agar dapat memastikan pelaksanaannya berjalan lancar,” jelasnya.
Dia mengakui, sejauh ini pengawasan pengepakan logistik Pemilu, belum ditemukan adanya potensi pelanggaran yang terjadi.
“Setelah tahapan pengepakan, akan dilakukan pendistribusian ke tiap-tiap desa atau Tempat Pemungutan Suara (TPS),” pungkasnya.
Selain itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku, ini menambahkan, ada sembilan Tempat Pemungutan Suara (TPS) belum memiliki pengawas TPS. Namun, Bawaslu Maluku pastikan
7 Februari 2024, seluruh TPS yang tersebar di Maluku sudah memiliki pengawas TPS.
“Dari 5622 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar pada 11 kabupaten/kota di Maluku, sembilan TPS diantaranya belum memiliki pengawas TPS,” kata Stevin kepada wartawan, Minggu 4 Februari 2024.
Menurutnya, sembilan TPS dimaksud yakni 1 di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), 3 di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), 1 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan 4 di Kabupaten Buru.
“Awalnya kan 19 TPS yang belum punya pengawas. Tapi teman-teman sudah lakukan rekrutmen hingga pelantikan. Dan sampai hari ini hanya tersisa sembilan TPS,” ujarnya.
Dia mengakui, untuk Malteng, Kekosongan pengawas berada di Desa Laha, Lahakaba dan Ulahahan, Kecamatan Telutih. Sementara di Kabupaten Buru, kekosongan pada 1 desa yang berada di Kecamatan Waepo dan 3 di Kecamatan Waplau.
Selain itu, di MBD itu di Pulau Wetar. Sementara di Tanimbar itu di TPS khusus yang belum miliki pengawas TPS.
Jajaran Bawaslu, kata Stevin di tingkat Panwascam sudah membuka rekrutmen tahap kedua. Informasi yang diperoleh, sudah ada yang melamar dan tinggal menunggu pelantikan.
“Kita terima informasi itu hanya dari Malteng. Untuk MBD, Tanimbar dan Buru, itu sudah dalam proses dan tinggal menunggu pelantikan, Tapi kita pastikan di tanggal 7 Februari 2024, seluruh TPS sudah memiliki pengawas. Dan pengawas ini juga akan mengikuti Bimtek agar mereka lebih memahami berbagai regulasi dan peraturan pemungutan dan perhitungan suara di TPS nanti,” pungkasnya. (MON)
