Kepsek SD 87 Bantah Ada Pungli

  • Bagikan

RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Kepala Sekolah SD 87 Lily Mesfer, membantah dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah yang ia pimpin.

Menurut Mesfer, apa yang diberikan oleh media, semua tidak benar. Padahal, dirinya sudah menjelaskan.

“Berita terkait masalah sekolah dan saya sudah jelaskan ke wartawannya supaya lebih jelas ke sekolah agar bisa tahu persis keadaan sekolah, bisa tahu langsung dengan komite dan juga para guru, tapi wartawannya menolak,” kata Lili Mesfer kepada rakyatmaluku.fajar.co.id, Kamis, 4 Januari 2024.

Karena itu, dirinya menyayangkan pemberitaan tersebut. Apalagi disampaikan bahwa ada pungli saat penerimaan laport itu.

“Saya tidak tahu indikasih apa di balik itu, tapi yang jelas berita terkait dengan pungutan raport administrasi, tersebut tidak benarbenar,” tegas.

“Tidak ada paksaan dari sekolah. Saya rapat dengan orang tua, ada komite punya program, tetap harus persetujuan ortu. Kalau setuju jalan, tidak setuju tak dipaksa Karena tidak semua (orang berada), siswa ada miskin yang kita biayai, dan itu tidak pernah diberitakan, kok berita yang aneh-aneh,” sambung Lili Mesfer.

Soal kekurangan kursi, tambah Kepsek, selama ini dipakai bersama dengan SD 79. Dan ini sudah disepakati bersama mantan Kepsek 79 Abdullah Soamole.

“Kalau berita sampai ada seperti perbandingan antara 79 dan 87 berarti bukan dari orang tua. Saya akan caritahu.
Saat itu masalah corona, maka cukup 20 kursi. Kalau kelebihan di saya saya bagi ke 79 kesepakatan dengan mantan kepseknya,” ucapnya.

Keberadaan dirinya di sekolah, semata-mata untuk memajukan SD 87. Tidak hanya siswa guru pun harus maju.

“Itu program saya sejak saya datang. Satu tekad mau membangun SD 87 ini dengan baik. Saya ini mantan guru SD 87. Saya tugas di SD 87 cukup lama,” terangnya.

Sementara Ketua Komite Suraini menegaskan, untuk kalendar, itu tidak ada paksaan bagi orang tua murid.

“Kita rapat bersama, komite, sekolah, orang tua dan Kepasek. Sepakat Rp100 ribu perbuah. Tapi bagi yang mau! (beli) saja yang tidak mau tidak paksa. Dan itu disetujui semua orang tua, dari kelas I-VI. Ini pada saat pengambilan raport. Kita tidak memaksakan,” bebernya.

Komite lanjut dia, mempunyai program komite orang tua. Program ini saling melengkapi kekurangan sekolah.

“Contohnya drainase, kita bantu menutupnya karena ada siswa yang pernah jatuh dalam got itu,” tutup Ketua Komite Sekolah SD 87. (AAN)

  • Bagikan