RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Boleh jadi ini informasi bahi para Nakes di RSUD Haulussy Ambon yang pada Senin, 18 Desember 2023 kemarin melakukan aksi demonstrasi menuntut hak-hak mereka dibayarkan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Maluku, Faradillah Attamimy mengatakan, jasa para nakes, dokter, hingga pegawai hari ini mulai dibayarkan. Sehingga diharapkan layanan di RSUD Haulussy Ambon besok sudah kembali dibuka.
“Semoga besok (hari ini-Red), pelayanan sudah bisa dilaksanakan untuk kembali dibuka,” kata Faradillah kepada wartawan, Rabu 20 Desember 2023.
Menurut Faradillah, saat ini para nakes
tengah berproses untuk pengurusan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) sebagai syarat.
“Kalau M-Banking mereka besok berbunyi artinya pelayanan juga sudah bisa dibuka,” ungkapnya.
Faradillah juga menyayangkan aksi mogok kerja ini karena berdampak besar terhadap masyarakat. Aksi mogok kerja itu juga lanjutnya, di luar prediksi mereka.
Namun, dia memaklumi aksi demo dari para Nakes, dokter, hingga pegawai RSUD Haulussy itu.
Karena permintaan mereka tidak neko-neko. Ini hanya persoalan manusiawi. Mungkin karena kemarahan ada komunikasi dan koordinasi tidak terlalu baik makanya mereka jadi marah,” jelasnya
.
Sementara itu, Sekretaris Daerag (Sekda) Maluku, Sadli Le mengatakan, Direktur RSUD Haulussy Ambon, dr. Nazaruddin akan dipanggil dan diperiksa oleh tim penegakan disiplin ASN Pemprov Maluku.
Hal itu dikaatakan Sekdausai menghadiri Paripurna DPRD Maluku, Rabu, 20 Desember 3023.
“Kita akan mengevaluasi direktur dan melakukan penerapan SOP. Direkturnya akan kami panggil diperiksa oleh tim penegak disiplin, kemudian ASN yang berorasi yang tidak beretika pun kita akan panggil untuk diperiksa,” tegas Sadli saat diwawancarai awak media.
Ditanya kemungkinan hasil pemeriksaan berupa pencopotan jabatan. Sadli merespon bahwa hal itu bisa saja, nanti ketika tim penegakan disiplin memberikan rekomendasi pihaknya akan tindak lanjuti.
“RSUD Haulussy Ambon berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tidak ada intervensi pengelolaan daerah itu oleh pemerintah provinsi. Kedua, hak-hak nakes yang kemarin ditampung dalam RK mereka itu Rp 20 miliar sudah terbayar, ternyata dalam perjalanan masih kurang Rp 4 miliar jasa yang belum dibayar,” papar Sadli.
Menurut informasi kata dia, uangnya ada apakah itu bisa langsung dibayar, belum bisa karena mekanisme pengelolaan keuangan itu harus dianggarkan dan tertuang dalam batang tubuh APBD, itu yang lagi dikonfirmasi dengan pihak-pihak yang punya kompeten untuk dibicarakan bagaimana solusinya.
“Kemarin kami (Pemprov) sudah Panggil pihak RSUD, Dinas Kesehatan (Dinkes) Maluku, hari ini Dinkes lagi membahas dengan Kementerian Kesehatan RI terkait dengan hak-hak nakes yang awal-awal, yang waktu zaman covid itu. Kemarin sudah dibayar Rp 9 miliar apakah yang lainnya yang akan dibayar, pemerintah juga butuh dokumen dukungan,” terangnya.
Karena, lanjutnya, uang negara ini keluar tidak seenaknya begitu. Mudah-mudahan semua bisa ada kebijakan afirmasi dari pemerintah pusat sehingga hak-hak nakes itu dapat terbayarkan, yang terkait di daerah itu BLUD uang mereka ada.
“Hanya saja apakah bisa langsung dilakukan pergeseran dengan mau berakhir tahun anggaran dengan APBD P-nya sudah selesai masih bisa atau tidak, itu yang lagi kami komunikasikan,” ungkapnya.
Disinggung soal tuntutan para demonstran yang menuntut agar direktur diganti, Sadli menjawab bukan hanya direktur saja, tapi termasuk masing-masing ASN yang notabene dalam menyampaikan narasi demonstrasi (yang dinilai kurang beretika).
“Kita butuh etika ASN itu juga diterapkan. Hak dan kewajiban jalan seimbang, tapi pelayanan harus tetap jalan. Sekarang kalau mereka boikot terus masyarakat sakit siapa yang mau layani, wartawan?. Kita tidak punya keahlian, kita juga butuh kearifan mereka, punya hati sebagai dokter tetap layani sambil memperjuangkan hak dan kewajibannya,” ketusnya
Sekarang, lanjut dia, kalau semua (pelayanan) tutup, masyarakat sakit siapa yang mau melayani, bukan wartawan, bukan ASN biasa, ASN yang bisa layani adalah ASN yang berkapasitas dokter.
“Maka kami berharap setiap tenaga dokter juga harus ada rasa memiliki masyarakatlah, dengan tetap melakukan pelayanan. Sambil kita berupaya untuk menangani hak-hak mereka yang lagi dibicarakan,” tutupnya. (SSL)
