RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — DPRD Provinsi Maluku secara formal bakal merekomendasikan pemberhentian atau pencopotan Direktur RSUD Haulussy Ambon, dr. Nazaruddin dari jabatannya.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifuddin saat diwawancarai media ini di Ambon, Selasa, 19 Desember 2023.
“DPRD Maluku sesegera mungkin secara formal akan merekomendasikan pemberhentian (drm Nazaruddin) sebagai direktur. Saya kira masalah ini pasti selesai, karena yang jadi pertanyaan publik kenapa orang ini tidak diganti-ganti padahal masalahnya banyak, sebelum dia datang ada masalah di RSUD iya, tapi justru ketika dia datang masalah semakin menumpuk tidak selesai-selesai, tambah dia datang masalah tambah banyak,” cecar Sekretaris Wilayah (Sekwil) PPP Maluku itu.
Disampaikan, Sekda Maluku sudah bilang nanti dievaluasi, tapi sampai hari ini tidak ada hasilnya. Dirinya menilai direktur harus diperiksa secara terbuka dan transparan, pihaknya juga sudah meminta inspektorat bahkan harus dari kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa.
“Saya sudah sampaikan sebaiknya DPRD mengusulkan secara resmi melalui pimpinan DPRD kepada Pemprov Maluku untuk memberhentikan direktur RSUD Haulussy Ambon,” ulangnya.
Lalu lanjut Politisi itu, kalau masalah berlarut-larut begini, inspektorat sudah harus masuk dan mencari tahu apa masalahnya, uangnya masih ada atau tidak. Kalau sudah tidak ada, uang itu dipakai untuk apa. Karena setiap nomenklatur di Perda itu semua ada persentase capaiannya.
“Semua sudah menangani masalah, persentase pelayanan sekian, persentase untuk rumah sakit sekian, persentase untuk jasa sekian itu sudah ada. Bagi saya mestinya jasa pelayanan 2021 sudah harus dibayarkan di tahun 2022. Tahun 2022 harus dibayarkan tahun 2023, dan tahun 2023 harus dibayarkan di tahun 2024,” paparnya.
Karena sampai sekarang tidak dibayarkan, Afifuddin meminta semua pihak sama-sama melihat persoalan ini. Ia memberi penegasan bahwa DPRD meminta untuk secara transparan disampaikan alasannya apa sampai hari ini belum dibayarkan, apa lagi ketika dipanggil direktur selalu tidak hadir.
“Karena sudah mau memasuki perayaan Natal saya kira harus ada intervensi pemerintah ke RSUD Haulussy yang sudah berstatus badan layanan umum daerah (BLUD) ini untuk melakukan investigasi terhadap keuangan yang ada di RSUD Haulussy. Saya kira Harus segera mengganti direktur rumah sakit, beliau tidak punya kemampuan apa-apa,” tukas legislator Dapil Kota Ambon itu. (SSL)
