RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Gubernur Maluku Murad Ismail, menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku segara melakukan langkah strategis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di antaranya memastikan harga dan stok kebutuhan bahan pokok (bapok) tetap stabil.
Demikian ditegaskan Gubernur saat memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi, dengan tagline “Mewujudkan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Bahan Pokok Menjelang HBKN di Maluku”, yang digelar Pemerintah Provinsi Maluku di Ruang Rapat Lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Kamis, 30 November 2023.
Gubernur juga meminta TPID Provinsi Maluku untuk dapat komunikasi efektif dengan para pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media cetak dan elektronik, serta mengimbau masyarakat bahwa kebutuhan pokok tetap tersedia dan tidak perlu berbelanja secara berkelebihan.
Pasalnya, memasuki HBKN akan berakibat pada banyaknya permintaan terhadap barang kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, bumbu-bumbuan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, bahan bakar minyak tanah, gas elpiji dan sebagainya.
“Pastikan harga kebutuhan bahan pokok terjangkau, terutama oleh masyarakat yang akan merayakan natal dan tahun baru, dan pastikan ketersediaan bahan pokok dalam keadaan aman dan cukup untuk tiga bulan kedepan, juga terus menerus melakukan pemantauan ke pusat distributor pasar tradisional maupun modern,” tegasnya.
“Dan yang terpenting memastikan kelancaran distribusi dengan hubungan infrastruktur jalan, jembatan, dalam kondisi baik dan jadwal lalu lintas armada angkutan darat, laut, udara, terutama angkutan peti kemas, panca karya dan ASDP,” tambah Gubernur.
Gubernur juga menginstruksikan kepada TPID Provinsi Maluku dan kabupaten/kota untuk melaksanakan langkah strategis dan pengendalian, seperti operasi pasar dan gelar pasar murah guna mengantisipasi kenaikan harga jelang HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota, instansi terkait dan distributor sebagai upaya stabilisasi harga.
“Melakukan optimalisasi kerjasama antar daerah, terutama suplai bahan pangan dari daerah yang surplus produksi pangan ke daerah yang minim, kemudian menyusun neraca pangan daerah,” paparnya.
Dia menjelaskan, digelarnya HLM Pengendalian Inflasi guna memperkuiat sinergitas dan komitmen dalam menjaga tingkat inflasi sebagai salah satu syarat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkesinambungan, yang berkeadilan demi terpenuhnya masyarakat Maluku yang bermarwah, maju dan sejahtera.
“Hal ini mengingat kondisi capaian inflasi Provinsi Maluku pada Oktober 2023 tercatat 3,62% yoy lebih tinggi dari inflasi nasional 2,56% yoy, dibandingkan dengan September 3,10% yoy. Jadi sekarang di Oktober ada peningkatan sedikit, ini harus dipertahankan asal tidak lebih dari 4%,” pintanya.
Dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, kata Gubernur, sangat diperlukan kerjasama dan kolaborasi antar pemerintah dan perbankan, BUMN serta pelaku usaha melalui kegiatan tali kasih dan bentuk pembagian sembako gratis.
“Kita sudah usahakan Insha Allah menjelang natal dan tahun baru, Provinsi Maluku mengeluarkan sembako yang dibagi kepada orang yang membutuhkan,” pungkasnya.
Di kesempatan itu, Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, dalam laporannya mengungkapkan, berdasarkan pemantauan dari TPID Maluku bahwa sampai dengan hari ini diketahui bersama situasi harga dan stok kebutuhan pokok masyarakat relative stabil terkendali, tidak ada kenaikan harga, yang berlebihan atau signifikan.
“Stok yang ada dalam range yang cukup dan secara bertahap kebutuhan pokok terus masuk, setelah melakukan koordinasi yang intens dengan pihak Pelindo, apabila bahan kebutuhan pokok masuk di dekat Pelabuhan bisa ditarik lebih awal agar bisa cepat didistribusikan ke masyarakat,” jelasnya.
Menurut Hadi, berbagai kegiatan telah dilakukannya untuk menstabilisasi inflasi di Maluku, dimana saat ini secara Year on Year berada pada angka 3,62%, masih dibawah target RPJMD Maluku dan Nasional, yaitu penyumbang tertinggi inflasi adalah administrasi price.
“Yang telah kita lakukan selama ini yakni, subsidi langsung ke pedagang, operasi pasar, gelar pangan murah, dan berbagai upaya langkah konkrit untuk menerobos ke konsumen, terutama strata paling bawah dan ini kerjasama dengan dua daerah yang menjadi lokus perhitungan inflasi, yaitu Kota Ambon dan Kota Tual,” paparnya. (RIO)
