RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Nama Irjen Pol Hery Heryawan, S.IK, MH, tiba-tiba menjadi pembicaraan para politisi dan pengemat politik di Maluku. Pasalnya, Putra Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah itu barusan dilantik menjadi salah satu staf ahli Depdagri dengan kenaikan pangkat dari Brigjen menjadi Irjen.
Tak ayal, namanya pun mencuat disebut-sebut disiapkan Mendagri RI, Tito Karnavian untuk menjadi penjabat Gubernur Maluku, menggantikan Murad Ismail.
Informasi yang diterima Rakyat Maluku, kenaikan pangkat alumni SMA Negeri 2 Ambon itu dari Brigjen ke Irjen cukup mengejutkan. “Ada dua skenario yang kami lihat, kalau misalnya Herimen ditempatkan di Mabes Polri maka bisa jadi Kapolda, tapi ini ditempatkan di staf ahli di Depdagri, maka bisa jadi urusannya menjadi penjabat Gubernur,” analisis seorang kerabat Hery Heryawan.
Pria kelahiran Ambon pada 23 Februari 1972 itu dikenal sebagai polisi garang yang jago di bidang reserse dan kerap terlibat dalam pengungkapan kasus besar yang menghebohkan publik.
Sekadar tahu, polisi yang akrab disapa Herimen itu lama bertugas atau berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir adalah Dirsidik Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri. Kini, lulusan Akpol 1996 ini menjadi Staf Khusus Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.
Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Ambon seiring penugasan ayahnya sebagai anggota TNI-AD di Corps Polisi Militer di Kodam XVI/Pattimura. Herry kemudian mendaftar menjadi calon Taruna Akademi Kepolisian di Semarang yang kemudian diselesaikan dengan baik selama 3,5 tahun, tepatnya pada tahun 1996.
Pada Jumat, 17 November 2023 kemarin, nama Herimen masuk dalam daftar kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang awalnya berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen), kini resmi menyandang bintang dua, yakni Inspektur Jenderal alias Irjen.
Kenaikan pangkat itu sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Nomor STR/1252XI/KEP./2023 per 15 November 2023 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri, yang berlangsung secara tertutup di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Menanggapi wacana Irjen. Pol. Herry Heryawan, S.IK., M.H layak diusulkan sebagai Pj Gubernur Maluku, Peneliti Lembaga Survey ‘INDEX’, Nendy K Asyari, mengaku tak masalah jika posisi Pj Gubernur Maluku diisi oleh seorang Jenderal Polri aktif.
“Aturan membolehkan TNI dan Polri sekarang menduduki jabatan tertentu yang diatur oleh undang-undang,” kata Nendy, kepada media ini, Minggu, 19 November 2023.
Menurutnya, jika nantinya Irjen. Pol. Herry Heryawan, S.IK., M.H diusulkan dan ditetapkan oleh Kemendagri sebagai Pj Gubernur Maluku selama satu tahun kedepan, maka tentu pertimbangan pemerintah pusat adalah dari aspek keamanan, mengingat kedepannya akan ada banyak agenda pesta demokrasi, yakni Pileg, Pilpres dan Pilkada.
“Dengan situasi Pemilukada yang serentak ini memang barangkali merupakan pertimbangan Pempus untuk memetakan daerah-daerah yang dianggap berpotensi kerawanan, dan biasanya penugasan aparat TNI/ Polri di wilayah-wilayah tertentu itu salah satu aspek keamanan yang jadi pertimbangan,” ungkap Nendy.
Meski demikian, kata Nendy, siapapun penjabat gubernur yang akan menjabat satu tahun kedepan dari latar belakang apapun, harus tetap menyesuaikan irama pemerintahan, karena kerja-kerja birokrasi adalah sistem yang sudah paten dan tinggal dimodifikasi menjadi bagian dari itu.
“Yang penting dalam birokrasi adalah jiwa leadership dalam mengkoordinasikan semua perangkat OPD yang ada di provinsi, dan orang dengan berbagai latar apapun yang memiliki kapasitas dan kompetensi pasti cepat menyesuaikan,” terangnya.
Hal senada juga disampaikan Akademisi FISIP Unpatti Ambon Said Lestaluhu S.Sos, M.SI. menurutnya, siapapun yang diusulkan berdasarkan kualifikasi-kualifikasi yang sudah ditentukan dan sepanjang disetujui oleh Kemendagri, maka sah-sah saja.
“Banyak juga pejabat Polri yang aktif dan dipromosikan menjadi penjabat kepala daerah di berbagai wilayah. Kan hanya penjabat, bukan jabatan definitif kepala daerah. Kecuali mereka mencalonkan diri sebagai calon gubernur, mereka harus mundur atau pensiun,” ucapnya.
Yang terpenting, lanjut Said, menguasai wilayah Maluku, mempunyai pengalaman dan mengetahui seluk beluk yang ada di Provinsi Maluku, serta mampu bekerjasama dengan seluruh stakeholder terutama DPRD untuk bisa melaksanakan akselerasi dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.
“Beliau (Herry) sudah punya pengamalan sebagai pimpinan Polri mulai dari level bawah sampai tingkat atas. Terakhir di badan penanggulangan teroris. Dengan pengalaman itu mengorganisasikan berbagai perangkat yang ada di wilayahnya, saya kira dia sudah punya banyak pengalaman manajerial bagaimana memimpin sebuah organisasi yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lainnya,” paparnya.
“Dia harus bisa bermitra dengan DPRD dalam proses pengambilan keputusan. Saya kira itu penting yang harus dilakukan oleh seorang penjabat. Apalagi di Maluku ini wilayah geografisnya pulau-pulau, jadi butuh sinkronisasi dan kolaborasi dengan para bupati/ walikota yang ada di wilayah ini,” tambah Said. (RIO)
