RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku memberi atensi soal pekerjaan Jalan Lingkar Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Sorotan itu disampaikan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Maluku, Mujihati Tuanaya saat diwawancarai usai mengikuti rapat bersama Komisi III di Gedung DPRD Maluku, Rabu 25 Oktober 2023.
“Dari yang beberapa dibahas tadi ada salah satu yang memang menjadi kewenangan kita di Jalan Lingkar Pulau Gorom dan mudah-mudahan kegiatan itu bisa didukung karena melayani kebutuhan masyarakat,” ungkap Tuanaya.
Disampaikan, jalan tersebut adalah salah satu jalan yang bisa menghubungkan sejumlah desa sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Jadi untuk PUPR ada kegiatan yang mendukung untuk sungai, pantai, dan irigasi yang memang ada kewenangan dari pusat, provinsi dan kabupaten,” jelasnya.
Jadi dilanjutkan, pihaknya memang melihat dari sisi kewenangan. Kalaupun provinsi juga bisa berkoordinasi untuk kira-kira kondisi-kondisi kebijakan-kebijakan yang bisa dilaksanakan lewat perencanaan yang terintegrasi.
“Kemudian ada juga kegiatan Bidang Bina Marga yang menjadi kewenangan provinsi kemudian nasional dan kabupaten,” lanjut dia.
Ia pun mengatakan, dari rapat yang berlangsung kemarin itu, soal kegiatan Balai Cipta Karya ada kegiatan yang menangani soal jalan setapak, air bersih dan itu juga ada kewenangan kabupaten dan provinsi.
“Jadi kembali lagi kita melihat, kebetulan karena kondisi keuangan yang tidak seperti dulu. Olehnya itu, perlu dilihat kembali kebijakan kewenangan dan disesuaikan dengan keuangan daerah,” ungkap Tuanaya.
Ditegaskan, untuk melayani masyarakat pihaknya tetap berkoordinasi. Contohnya ada salah satu program air bersih di MBD ada salah satu kegiatan cipta karya.
“Nanti kita koordinasikan karena itu urusan air minum sangat mendasar wajib oleh Pemda.
Kita akan koordinasikan dibantu lewat anggaran dari mana, apakah dari APBD provinsi atau kabupaten,” urainya.
Sementara itu ditemui terpisah, Anggota Komisi IiI DPRD Maluku, M. Husni Alkatiri mengakui, rapat tadi dalam rangka komisi III merespon beberapa surat masuk tentang kejadian di masyarakat salah satu yang penting yaitu tentang Jembatan Wai Kawa Nua di Kecamatan Tehoru Maluku Tengah.
“Makanya tadi ada atensi yang diberikan khusus dari komisi kepada Balai BPJN agar kemudian beberapa hal teknis bisa dapat diatasi,” kata Politisi PKS Maluku itu.
Ditambahkan, beberapa persoalan lain ada di Kota Ambon dan Seram Bagian Timur. Pihaknya memberikan perhatian kepada PUPR agar beberapa janji politik bisa diwujudkan.
“Kita ingin agar beberapa persoalan infrastruktur ini masuk dalam pembahasan anggaran APBD Murni 2024,” ungkap Legislator Dapil SBT itu.
Untuk diketahui, sejumlah mitra komisi yang hadir diantaranya, BPJN Wilayah Maluku, Dinas PUPR Provinsi dan Kota, BWS Maluku, dan BNPB Maluku. (SSL)
