RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — BULA, — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Mirnawati Derlen, mengatakan, terdapat enam poin prioritas pembangunan daerah yang akan direalisasikan pada tahun 2024 mendatang.
Pertama, peningkatan kualitas layanan dasar sosial atau pendidikan dan kesehatan. Kedua, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencegahan prevalensi angka stunting. Ketiga, peningkatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan pengembangan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan penguatan potensi produk unggulan daerah.
Keempat, lanjut Derlen, yaitu peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah. Kelima, pengembangan peningkatan investasi daerah dan penguatan inovasi daerah. Dan keenam, reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
“Dari poin-poin itu akan dilaksanakan atau diurus oleh urusan pemerintahan yang berurusan dengan urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar maupun urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan,” paparnya, kepada wartawan di kantornya, Rabu, 18 Oktober 2023.
Meski demikian, kata Derlen, perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 mendatang akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah (Pemda) setempat.
Sebab, momentum Pilkada Serentak 2024 juga akan menyita anggaran daerah, sehingga hal itu ikut berdampak pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024.
“Perencanaan yang sudah dibuat akan kita sesuaikan dengan anggaran pemerintah daerah. Karena perlu diingat bahwa ada momentum besar di depan terkait Pilkada, itu sangat mempengaruhi RKPD 2024,” tuturnya.
Dia menjelaskan, perencanaan pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka panjang yang bersinergi dengan pembangunan provinsi maupun nasional.
“Di dalam undang-undang juga menyatakan bahwa dari RPJMD diterjemahkan kedalam RKPD setiap tahun. Dan RKPD disesuaikan dengan kondisi kebutuhan daerah dan diselaraskan dengan RPJMD, dan tentu disesuaikan dengan perencanaan provinsi maupun nasional,” jelasnya. (AR/ RIO)
