RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, segera mencopot Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat (SBB).
Sebab, sejak memimpin bumi berjuluk ‘Saka Mese Nusa’ itu, Andi Chandra As’aduddin dinilai memiliki banyak catatan merah atau sering membuat kegaduhan yang menyebabkan masyarakat, tokoh agama, pegawai honoror dan tenaga kesehatan setempat menjadi geram dengan kebijakannya.
“Sudah banyak keluhan masyarakat SBB yang kita tampung dan sementara kita buatkan laporan untuk diserahkan ke Mendagri, dengan tuntutan segera copot Andi Chandra As’aduddin dari jabatan Pj Bupati SBB,” tegas Ketua OKK DPD KNPI Provinsi Maluku, S. Hamid Fakaubun SH, MH, kepada media ini di Ambon, Senin, 16 Oktober 2023.
Dia menjelaskan, catatan merah dimaksud di antaranya ketika dilantik dan diambil sumpah jabatan sebagai kepala daerah pada Selasa, 24 Mei 2022 lalu, Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya telah berpesan untuk segera menghentikan semua polemik di publik. Namun faktanya, kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Sulawesi Tengah itu di akhir masa jabatannya malah membuat gaduh dengan para tokoh agama setempat.
“Masih ingat kasus Pj Bupati SBB yang menarik mobil operasional dari tiga tokoh agama secara paksa? Nah, dengan kasus ini saja sudah sangat menunjukan moral seorang kepala daerah Andi Chandra As’aduddin yang sepertinya ingin merusak tatanan hubungan antar umat beragama di SBB,” jelas Hamid.
Akibat dari persoalan tersebut, kata Hamid, lima tokoh agama di Maluku mewakili seluruh tokoh dan umat beragama di Kabupaten SBB menyurati Mendagri Tito Karnavian di Jakarta agar dapat mengevaluasi dan mengganti Andi Candra As’adudin sebagai Pj Bupati SBB, sehingga kehidupan beragama dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Selain lima tokoh agama di Maluku tersebut, lanjut Hamid, terdapat juga lima anggota DPRD Kabupaten SBB yang juga sudah terang-terangan menunjukan sikap secara terbuka atas penilaian mereka terhadap kinerja Andi Candra As’adudin selaku Pj Bupati.
“Para wakil rakyat itu menilai Pj Bupati Andi Candra As’adudin telah gagal dan tidak layak lagi memimpin Kabupaten SBB, karena tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah, sehingga Kabupaten SBB kembali mendapat predikat disclaimer berdasarkan hasil audit BPK RI,” ungkap Direktur Moluccas Corruption Watch (MCW) Wilayah Maluku itu.
Tak sampai disitu, ketika kembali ditunjuk sebagai Pj Bupati SBB periode 2023-2024, sambung Hamid, ratusan pegawai honorer di Pemerintah Kabupaten SBB menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan Kantor DPRD SBB di Kota Piru, Senin, 2 Oktober 2023, pagi.
Menurut Hamid, unjuk rasa di Kantor Bupati SBB ditandai dengan memalang pintu masuk oleh ratusan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas pemadam kebakaran (Damkar), yang mendesak gaji mereka selama tiga bulan dibayarkan.
Sedangkan demonstrasi di Kantor DPRD SBB dilakukan puluhan tenaga kesehatan berstatus honorer di RSUD Piru dengan tuntutan agar DPRD mendesak Penjabat Bupati Andi Chandra As’aduddin segera membayarkan hak-hak mereka berupa gaji dan intensif.
“Aksi demonstrasi yang dilakukan itu tentu akibat dari kinerja Penjabat Bupati Andi Chandra As’aduddin yang tidak punya solusi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Makanya mereka geram dan akhirnya berteriak menuntut hak mereka,” tandas Hamid.
Dikatakan Hamid, dari informasi dan data yang diperoleh, ternyata berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri terhadap Penjabat Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Komjen Pol. Tomsi Tohir di Jakarta pada 31 Januari 2023, menunjukan kinerja Andi Chandra As’ aduddin selaku Penjabat Bupati SBB sangat tidak memuaskan saat mengendalikan roda pemerintahan selama kurang lebih enam bulan.
“Sungguh miris dan sangat disayangkan sekali, karena kinerja Andi Chandra As’aduddin selaku Penjabat Bupati sangat mempengaruhi sektor ekonomi mikro yang mengakibatkan daya beli masyarakat rendah, serta angka kemiskinan semakin melonjak dan angka pengangguran juga semakin tinggi,” bebernya.
Terkait hal itu, Penjabat Bupati SBB, Andi Chandra As’aduddin, yang coba dikonfirmasi media ini, belum berhasil terhubung. (RIO)
