RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengungkapkan, euforia dari massa pendukung merupakan potensi kerawanan Pemilu 2024 yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah (Pemda), TNI/ Polri, KPU, Bawaslu dan instansi terkait.
Hal itu disampaikan Gubernur dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Operasi Mantap Brata Salawaku 2023-2024 dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024, bertempat di Mapolda Maluku, Selasa, 10 Oktober 2023.
“Pencalonan DPD/DPR/DPRD, termasuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah, sangat rawan euforia dari masa pendukung selama proses pendaftaran maupun deklarasi,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Gubernur, dalam penetapan daftar pemilih tetap, caleg dan calon Presiden/Wakil Presiden, juga rawan penolakan atau gugatan, konflik internal dan eksternal partai politik serta unjuk rasa yang berpotensi rusuh.
“Kemudian dalam masa tenang itu seperti serangan fajar/money politic, pembersihan baliho/alat peraga kampanye tidak maksimal, dan kampanye di media sosial,” paparnya.
Dia menjelaskan, pemerintah daerah wajib untuk memberikan dukungan penyelenggaraan terhadap pelaksanaan pemilu dan menjamin ketersediaan anggaran guna kelancaran penyelenggaraan pemilu yang demokratis, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Meski demikian, lanjut Gubernur, suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama, termasuk pemerintah pusat, Pemda dan TNI/ Polri dalam pengamanan penyelenggaraan pemilu.
“Harus ada optimalisasi peran Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama, TNI/Polri, Badan Intelijen Daerah dan instansi terkait, serta berbagai elemen atau lembaga kemasyarakatan lainnya dalam mengidentifikasi, menganalisa dan mengatasi permasalahan yang muncul,” jelasnya.
“Semua harus ikut serta memantau dan mengkoordinasikan secara intensif dengan TNI/Polri beserta instansi terkait guna mensukseskan Pemilu 2024,” tambah Gubernur.
Di kesempatan itu, Kapolda Maluku, Irjen. Pol. Lotharia Latif, mengatakan, pemilu sebagai sarana integrasi bangsa yang merupakan tagline dari KPU, adalah momen politik yang sangat penting, karena merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak dan sangat menentukan masa depan bangsa dan Negara Indonesia.
“Oleh karena itu dilaksanakan rapat koordinasi di hari ini dengan maksud menyamakan persepsi baik antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, TNI/Polri maupun instansi terkait agar terjadi keterpaduan di lapangan,” katanya.
Dia menegaskan, pihaknya akan menggelar operasi kepolisian secara serentak di seluruh Indonesia, yaitu Operasi Mantap Brata Salawaku 2023-2024 yang akan dilaksanakan selama 222 hari. Dimana, pada tahun 2023 selama 74 hari dan 2024 sebanyak 148 hari.
“Mari kita jadikan momen ini sebagai sarana menyampaikan kesiapan masing-masing instansi, sehingga yang menjadi kendala atau hambatan bisa teratasi, dan pada saatnya pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai harapan bersama, yaitu terwujudnya pemilu yang aman, damai dan sukses,” ajak Kapolda.
Turut hadir, unsur Forkopimda plus, Sekretaris Daerah Maluku, pihak KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, unsur TNI/Polri, dan pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. (RIO)
