RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Ketua Komisi II DPRD Maluku, Johan J Lewerissa mengatakan bakal memanggil Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara untuk memastikan kesiapan stok beras.
“Kami akan koordinasikan dengan pihak Bulog untuk menanyakan mereka soal kesiapan stok beras, antisipasi peristiwa yang terjadi di Pulau Jawa dan sekitar yang berpeluang menyebabkan kelangkaan beras untuk beberapa waktu yang akan datang,” ungkap Lewerissa saat diwawancarai di Ambon, Minggu 8 Oktober 2023.
Politisi Gerindra Maluku itu mengaku, tujuan pemanggilan Bulog juga untuk menanyakan melonjaknya harga beras dan ancaman mahalnya harga besar secara nasional.
Lantaran ini dampak dari cuaca ekstrim di Pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatera sehingga menyebabkan produksi padi menurun drastis, untuk itu pemerintah sudah mengantisipasi berkaitan dengan import beras, tapi kalau import beras maka kita akan bergantung lagi ke luar negeri.
“Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kondisi seperti ini kalau kita tidak bisa menjaga stok pangan kita khususnya beras, maka pasti akan terjadi kelangkaan beras,” ungkapnya.
Adik kandung Hendrik Lewerissa itu mengaku, memang secara otomatis kalau terjadi kelangkaan beras di tiga pulau besar sebagai sektor penghasil pangan beras maka akan berpengaruh hingga ke daerah Maluku.
“Tapi kembali lagi ke kita, kalau memang Pulau Buru dan Seram Utara sebagai lumbung pangan yang sudah dicanangkan pemerintah daerah dimaksimalkan secara baik, maka stok pangan untuk Maluku pasti aman,” tandas dia.
Oleh sebab itu lanjutnya, berkaitan dengan kondisi yang ada maka komisi II akan koordinasi segera dengan pihak Perum Bulog Maluku dan Malut. Artinya kalau terjadi kelangkaan karena produksi beras di tiga pulau besar Indonesia terjadi maka sudah pasti dampaknya ke Maluku karena masih bergantung dari tiga wilayah tadi.
“Satu-satunya jalan kita ialah koordinasi dengan Perum Bulog dan Dinas Pertanian Maluku untuk memaksimalkan pangan lokal dan jangan terlalu bergantung pada beras, harus beralih pada pangan lokal yang ada,” imbuh wakil rakyat itu. (SSL).
