RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID.- Pernyataan Ketua DPRD kota Ambon, Elly Toisutta yang mendukung adanya perombakan birokrasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, bukanlah sebuah pelanggaran yang harus diberi hukuman oleh partai Golkar.
Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Ambon, Hengky Heskia menyebut sikap politik Ketua DPRD kota Ambon Elly Toisutta mendukung perombakan birokrasi di Pemkot adalah pernyataan dukungan secara pribadi dan sebagai mitra dengan Pj Walikota Ambon,bukan atas nama partai.
“Saya melihat pernyataan dukungan ibu Elly Toisutta terkait dengan perombakan birokrasi di lingkup Pemkot Ambon,itu merupakan pernyataan secara pribadi,karena kita tau ada hubungan kemitraan antara ibu Elly Toisutta dengan Pj Walikota Ambon,”ujar Hengky dalam rilis yang diterima redaksi Rakyat Maluku. Jumat 6 Oktober 2023.
Heskia menilai,jika pernyataan Elly Toisutta dalam mendukung perombakan birokrasi di lingkup Pemkot Ambon, jelas sekali tidak mewakili pertai Golkar,sebab jika sikap politik Ketua DPRD kota Ambon itu mewakili partai,maka sudah barang tentu harus ada rapat internal dengan fraksi dan DPD II.Namun,sampai pernyataan dukungan Elly Toisutta menjadi heboh,belum ada rapat internal fraksi.
“Jadi kalau memang ada rapat internal fraksi dan DPD II,maka saya bisa pahami,tetapi sama sekali tidak pernah rapat internal fraksi,lalau kenapa Alva Somarwane selaku Wakil Ketua Korbid Pemenang Pemilu DPD Partai Golkar Kota Ambon,berbicara di media,padahal dia bukan pimpinan fraksi,”ujarnya.
Menurut Heskia, sesuai mekanisme pihak-pihak yang dapat mengeluarkan pernyataan mewakili partai Golkar ada pada pimpinan partai dalam hal ini KSB (Ketua, Sekretaris dan Bendahara),jadi patut dipertanyakan kepada Sekretaris DPD II apakah selama ini ada rapat soal laporan fraksi.
” Saya bingung, dan tentu saya akan koordinasi dengan teman-teman terkait pemberitaan di media.Sebab ini partai besar,” urainya yang menegaskan,jika dukungan pimpinan DPRD atau Ketua DPRD terhadap kebijkan Pemkot Ambon adalah wajib, karena rujukannya adalah mendukung program pemerintah. Sehingga wacana pemberian sangsi kepada Elly Toisutta selaku Ketua DPRD kota Ambon ini sangat keterlaluan.
“Untuk itu, saya berharap,setiap pernyataan di media harus melalui mekanisme yakni, rapat internal fraksi,”tandasnya.(ARI)
