RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — BULA, — Kasus stunting kini menjadi isu nasional yang perlu mendapat perhatian serius. Sebanyak 360 kabupaten kota di Indonesia telah berkomitmen untuk memprioritaskan penurunan kasus stunting di daerahnya masing-masing. Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi salah satunya.
Lewat dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP-KB) setempat menargetkan angka Prevalensi kasus Stunting tahun 2024 bisa turun menjadi 14,9 persen sesuai target nasional. Target ini bisa tercapai bila melihat statistik penurunan kasus stunting yang cukup baik.
Kepala dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten SBT, Dr. Anzar Z.R Wattimena mengatakan, untuk mencapai target penurunan stunting maka diperlukan peran serta semua pihak terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis lainnya.
Ia menyebut, penyebab stunting bukan hanya satu faktor, melainkan multifaktor. Mulai dari praktik pengasuhan yang kurang baik, kurangnya akses ke bahan pangan bergizi, terbatasnya layanan kesehatan, hingga kurangnya akses air bersih dan sanitasi.
Dari semua itu, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah akses air bersih dan sanitasi. Menurut riset Kementerian Kesehatan, air bersih dan sanitasi mempunyai kontribusi sebanyak 60 persen dalam upaya penurunan angka stunting pada anak.
Atas dasar ini, selain menggenjot dari sisi perbaikan gizi pada ibu hamil dan balita, pemkab SBT lewat OPD teknis perlu menggenjot berbagai program untuk mempermudah akses air bersih dan perbaikan sanitasi masyarakat.
Oleh karena itu, salah satu langkah yang dilakukan adalah audit kasus stunting. Lewat kegiatan tersebut pihaknya berharap bisa melakukan deteksi dini kasus-kasus stunting yang sedang terjadi.
Ini diperlukan agar pemerintah daerah bisa mengambil langkah intervensi kepada OPD teknis lainnya untuk membantu pembangunan infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi pada lokus terdapat stunting.
“Jadi kasus-kasus yang ada kita audit dalam rangka kita mendeteksi dini berapa jumlah keluarga yang beresiko stunting. Data ini nanti kita berikan kepada pemerintah daerah agar bisa diintervensi di semua dinas terkait. Untuk membantu mempercepat penurunan,”kata Wattimena kepada wartawan usai mengikuti identifikasi audit kasus stunting tahun 2023 yang digelar DPP-KB pada Jumat, 15 September 2023.
Selain identifikasi kasus stunting, dalam audit kasus stunting juga akan ketahui penyebab stunting pada warga. Sebab, identifikasi kasus akan dilakukan para dokter ahli yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut.
“Mungkin ada kekurangan air bersih, sanitasi, perumahan dan sebagainya. Ini juga dicari tahu penyebab sehingga di intervensi pemerintah daerah,”ujarnya.
Menurutnya, jumlah kasus stunting di Kabupaten SBT dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Data terakhir menunjukkan angka prevalensi kasus stunting didaerah itu tinggal 24,10 persen. Padahal, di tahun 2020 jumlah kasus mencapai 43 persen. Itu artinya dalam dua tahun terakhir kasus ini sebanyak 17,8 persen.
Jumlah tersebut tersebar di 16 lokus di 5 kecamatan diantaranya, Kecamatan Werinama, Gorom, Kilmury, Seram Timur dan Pulau Panjang. Wattimena mengaku, pihaknya menargetkan tahun 2024 jumlah kasus stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur bisa ditekan sampai 14,9 persen sesuai target nasional.
“Kita optimalkan tim pendamping keluarga yang kita bentuk di kecamatan. Ada tiga kaders yaitu kesehatan, PKK sama PP-KB. Mereka ini yang melakukan berbagai macam pendampingan. Insya Allah dari prevalensi yang sudah turun 17,8 persen ini menjadi 24,10 persen. Kedepan ini kita targetnya target nasional itu 14,9 persen,”katanya. (RIF)
