RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Hasil survey yang dirilis Lingkaran Survey Indonesia (LSI) Denny JA, yang menempatkan elektabilitas bakal calon Gubenur Maluku, Jefry Apoly Rahawarin (JAR) unggul dengan angka 18,7 persen dibandingkan dengan petahana Murad Ismail (MI) 18,4 persen, dengan isu ekonomi yang menjadi sorotan, cukup menghebohkan publik.
Menanggapi survey itu, akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Amir Kotarumolas, mengatakan, MI pasti bisa mengungguli lawan-lawannya melalui hasil survey yang ada asalkan terus tingkatkan imunitas ekonomi mikro lewat Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP).
“Dari hasil survey yang ada, maka masih 15 bulan di periode tersisa, dan MI masih bisa untuk menyamai atau melewati survey yang ada dengan langkah-langkah peningkatan imunitas ekonomi mikro lewat TGPP,” katanya, saat menjadi pembicara dalam Talkshow yang digelar HMI Cabang Ambon, di Cafe News, Poka, Minggu, 27 Agustus 2023.
Yang harus dilakukan MI agar bisa menekan problem ekonomi yang mendasar dari akar, kata Amir, yakni menciptakan rumah tangga yang sejahtera. Walau kerjanya sederhana, namun hal tersebut berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Namun kendala-kendala yang dirasakan masyarakat ialah akses modal usaha serta bagaimana membuka akses peningkatan.5 kesejahteraan. Peningkatan itu bisa dilihat dari bagaimana masyarakat dapat menyekolahkan anak dengan baik, berobat dengan baik dan bisa menata kehidupannya,” ungkapnya.
Sehubungan dengan isu ekonomi, dosen Ilmu Pemerintahan itu menjelaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana mengembalikan daya beli masyarakat. Sehingga, ekonomi mikro harus diperkuat melalui program-program pemberdayaan.
“Memang pandemi Covid-19 ini membuat kondisi keuangan negara sementara terpangkas. Ini juga satu hal yang dilematis bagi kepemimpinan MI. Jadi yang ada itu bagaimana menggencarkan program-program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan,” jelasnya.
Misalnya, lanjut Kotarumolas, untuk nelayan, bantuan-bantuan yang diberikan harus terjawab sampai ke akar masyarakat agar bisa mengelola modal-modal pencahariannya untuk bisa meningkatkan pendapatan lewat produksi usaha yang ada. Begitupun pertanian.
“Kalau dari sisi pertanian kita lihat sudah ada upaya yang dikembangkan untuk bisa meraih simpati masyarakat menggunakan bantuan yang diberikan pemerintah. Saya kira kan ada TGPP. Maka harus bekerja se-efektif mungkin untuk menganalisis kendala-kendala struktural di tingkat bawah, itu harus disesuaikan,” paparnya.
Kalau pun agak bertolak belakang, sambung dia, maka kerja-kerja sekarang ini harus disesuaikan dan terukur agar bisa digenjot naik lewat tindakan-tindakan nyata, seperti bantuan-bantuan pemberdayaan masyarakat bawah, sehingga bisa menciptakan satu suasana baru terkait dengan pemberdayaan masyarakat sampai sejauh mana.
“Keberhasilan politik tentu sejalan dengan keberhasilan ekonomi. Ini juga lantaran ketidak imbangan kebijakan dari Pempus. Akhirnya Maluku menjadi daerah yang miskin secara struktural dari kebijakan nasional. Kemudian ditambah dengan fakta bahwa masyarakat Maluku tidak bersatu, baik civil society maupun kebijakan eksekutif dan legialatif.
Maka polemik ekonomi yang jadi isu penting,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Maluku, Aziz Sangkala, yang juga Wakil Ketua DPRD Maluku, mengaku bahwa partainya telah menyelesaikan survey secara internal pada Juni kemarin, dan hasilnya elektabilitas petahana MI masih diatas JAR.
“Dalam survey itu, persentasi yang didapat 20-20 persen. Bedanya satu persen lebih, jadi kami melihat dari sisi metodelogi okelah dengan LSI. Kecuali kalau hasil survey PKS beda jauh. Namun kalau hasil seperti yang punya PKS bulan Juni, MI masih menempati nomor satu,” katanya.
“Meski demikian, MI harus terus melakukan langkah-langkah yang ekstra keras jika ingin maju di periode kedua dan ingin mempertahankan kemenangan,” tambah legislator dapil Maluku Tengah itu. (SSL/ RIO)
