RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Para nelayan di Ambon gunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hanya sekitar 30 persen dari kuota tahun 2023 sebanyak 2,3 juta kilo liter. Angka itu masih relatif kecil dari kuota akibat banyak nelayan yang belum terdata.
“Akibat data yang kurang, alokasi BBM untuk tahu ini sebanyak 2,3 juta Kilo Liter, sementara yang baru terpakai hanya sekitar 30 persen,” kata Deputi I Kantor Kepresidenan RI Febry Calvin Tetelepta di Ambon, Sabtu, 19 Agustus.
Menurut dia, ada sebuah sistem dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang namanya Kartu Kusuka untuk para nelayan yang harus di-update by name by adress lalu diinput data mereka ke dalam MyPertamina, sehingga nelayan mendapatkan kemudahan untuk BBM jenis solar bersubsidi.
Sementara jumlah nelayan di Indonesia berada di kisaran 900.000 hingga 1 juta orang dan yang baru terupdate hanya sekitar 200 ribu sampai 300 ribu orang sehingga jumlahnya sangat jauh.
“Untuk itu perlu ada inisiasi dan perhatian serius dari setiap pemerintah daerah terutama dinas-dinas kelautan dan perikanan untuk meng-update data-data nelayan secara by name by adress setelah itu disetor ke Pertamina dan KKP,” ucap Febry.
Apalagi Pertamina sangat terbuka, terutama Patra Niaga untuk menerima data.
Para nelayan dalam membeli BBM bersubsidi sebelumnya menggunakan sistem rekomendasi dari DKP, tetapi sekarang dengan memakai Kartu Kusuka maka nelayan boleh mendapatkan BBM bersubsidi dan sekarang sudah berjalan baik di Bitung.
Di Indonesia ada enam daerah menjadi proyek percontohan (Pilot Project) dan teramsuk Kabupaten Maluku Tengah.
“Namun untuk Maluku sendiri sejak 2021 Pemkab Malteng menandatangani MoU di Batam setelah difasilitasi KSP, tetapi saya tidak tahu sekarang tindak lanjutnya seperti apa karena kembali lagi ke pemerintah daerah baik DKP provinsi mau pun kabupaten,” tandasnya.
Perlu diakui juga kalau di Indonesia ini baru terdapat 500 SPBU nelayan dan kita sementara berusaha supaya pada daerah-daerah terpencil ada semacam SPBU khusus untuk para nelayan kecil.
Karena SPBU yang ada hanya bisa melayani nelayan pada pelabuhan besar semenara sangat banyak pelabuhan kecil yang tidak masuk di KKP kemudian kapal nelayan berukuran 7 GT atau 5 GT ke bawah yang banyak tercecer sehingga mereka tidak ambil BBM subsidi di SPBU Nelayan.
Lewat Kartu Kusuka selain sebagai akses mendapatkan BBM bersubsidi juga memiliki akses ke perbankan sehingga orang tidak malu kalau profesinya yang terdata di KTP sebagai seorang nelayan.
“Makanya DKP provinsi dan kabupaten/kota harus proaktif melakukan pendataan para nelayan secara akurat dan terupdate,” tandasnya.
KSP juga mendorong pendataan seluruh nelayan untuk masuk My Pertamina sehingga mereka mudah mendapatkan BBM bersubsidi ketimbang membeli BBM jenis Pertalite yang harganya lebih tinggi. (ANT)
