RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Berulang kali DPRD mempertegas pencopotan jabatan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy, Ambon, Nazarudin lantaran sejumlah masalah yang tak kunjung terselesaikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Afifudin mendesak Nazarudin segera diganti. Dia dinilai sudah tidak bisa lagi dipertahankan.
“Persoalan banyak yang sudah disampaikan ke Sekda dan Inspektorat. Kan DPRD sudah sampaikan sejak lama soal tidak dibayarkannya klaim covid-19 tahun 2021, kalau tidak salah Rp. 36 miliar,” ungkap Rovik saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD Maluku.
Politisi PPP itu menyebut, persoalan tersebut yang menjadi pemicu sejak awal, sehingga adanya protes dari tenaga medis. Untuk itu, Rovik menawarkan dicopot direktur RSUD agar masalah di tempat itu terselesaikan.
“Saya kasih informasi buat rakyat bahwa yang bersangkutan itu lagi mengikuti tes di salah satu rumah sakit di provinsi lain di Indonesia untuk menjadi direktur. Jadi, orang ini memang nggak serius di Maluku,” ungkapnya.
Sementara itu, desakan yang sama juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw, Selasa (1/8/2023) lalu. Ia mendesak agar pembayaran jasa dokter spesialis yang belum dipenuhi pihak RSUD Haulussy segera dibayarkan.
“Sekda jangan hanya datang duduk dan bicara tetapi juga harus melakukan koreksi terhadap kehadiran Dirut RSUD Haulussy. Infomasi yang diperoleh Nazzarudin bikin diri seperti gubernur lagi, satu hari datang ke kantor lima hari di luar daerah,” cetus Rahakbauw.
Desakan tersebut menyusul keterlambatan pembayaran hak dokter spesialis di lingkup rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Maluku tersebut.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, dengan aksi mogok kerja para dokter spesialis menyebabkan RS turun setingkat menjadi Puskesmas, sebab setiap pasien yang datang hanya diperhadapkan dengan mantri dan suster, akhirnya harus dilakukan rujukan ke rumah sakit lain, seperti RST, GPM , Siloam dan Leimena.
Persoalan yang terjadi, lanjutnya akan berdampak pada citra dari RSUD Haulussy sebagai RS besar di kota Ambon.
“Orang ini jangan dipertahankan. Saya pastikan ketika saudara gubernur turun di bulan Desember ini diganti dengan penjabat, kita minta evaluasi dan copot direktur karena tidak mampu untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya,” tandasnya.
Rahakbauw menyarankan kepada Sekda untuk melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan direktur, karena keluhan bukan datang dari orang luar tetapi juga dari tenaga medis. (SSL)
