RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Kepolisian Daerah Maluku menanggapi pemberitaan terkait uang makan yang tidak diterima personel Brimob saat ditugaskan mengamankan daerah konflik sosial di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat, mengungkapkan, uang makan yang dikeluhkan tidak diterima personel periode tanggal 1 Januari – 15 Maret 2023, benar tak diberikan. Pasalnya, para personel telah diberikan makanan saat bertugas.
Personel Brimob yang melaksanakan pengamanan hanya diberikan uang saku. Hal serupa juga diterima oleh anggota Samapta Polda Maluku yang ditugaskan di Pulau Haruku.
“Jadi untuk pengamanan daerah konflik di Pulau Haruku ada dukungan anggaran pengamanan yang terdiri dari uang saku dan uang makan sejumlah Rp 61.000. Anggota yang melaksanakan pengamanan di sana ada Brimob dan Samapta Polda,” kata Ohoirat kepada rakyatmaluku.com, Kamis, 13 Juli 2023.
Dukungan anggaran pengamanan kepada setiap anggota sebesar Rp 61.000. Terdiri dari uang saku sejumlah Rp 22.000, dan uang makan Rp 39.000.
“Jadi yang dibayarkan ke anggota itu uang saku saja, sedangkan uang makan sudah diberikan dalam bentuk makanan yang langsung diberikan ke anggota,” ungkap Ohoirat.
Penggunaan anggaran pengamanan tidak sembarangan. Pasti akan dipertanggung jawabkan. Sebab, nantinya akan diaudit oleh Inspektorat Pengawasan.
“Untuk uang saku pengamanan periode April sampai Mei 2023 memang belum diterima. Ini karena personel Samapta sudah ditarik, sehingga administrasinya dibuat ulang, dan sementara masih dalam proses, hak mereka untuk uang saku selama bulaan April dan Mei 2023 tersebut, pasti akan diserahkan, namun masih dalam proses,” tambah Ohoirat.
Polda Maluku menegaskan tidak ada pemotongan anggaran sekecil apapun dari personel yang melaksanakan pengamanan daerah konflik di Pulau Haruku.
“Kalau ada yang bilang uang makan dipotong itu tidak benar. Jadi yang dikeluhkan tidak menerima uang makan itu benar, karena sudah diberikan dalam bentuk makanan saat bertugas,” ungkapnya.
