RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — BULA, — Kelangkaan dan lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar di sejumlah kini mulai dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Menyikapi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat pada Rabu, 5 Juli 2023 siang melakukan sidak di dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Kota Bula.
Inspeksi mendadak ini dilakukan sebagai langkah uji petik dari data yang disampaikan pihak Pertamina, dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta agen penyalur dalam rapat gabungan komisi yang digelar di hari yang sama.
Sejumlah anggota DPRD ikut ambil bagian dalam sidak ini. Mereka antara lain, Husin Rumadan (F-PKS), Hasan Day (F-PKS), M. Umar Gazam (F-Gerindra), Costansius Kolatfeka (F-Gerindra), Munawir Kubal (NasDem), Alexander Patty (NasDem), Husein Kelilauw (F-Golkar), Ismail Rumbalifar (F-Golkar), Aziz Yenlua (F-PDIP), Wa Muaiya (F-PAN) dan Hj. Latif Suin (Demokrat).
Sidak yang dipimpin wakil ketua I DPRD SBT, Agil Rumakat (F-Golkar) ini menyasar SPBU Sesar dan SPBU lapangan Pancasila, Kota Bula. Dalam rangkaian sidak tersebut para wakil rakyat berdiskusi langsung dengan pengelola SPBU untuk mengetahui sejauh mana sistem distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini diterapkan untuk pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat.
Wakil ketua DPRD SBT, Agil Rumakat kepada wartawan mengatakan, sidak dilakukan di SPBU Pertamina untuk mengetahui kelangkaan BBM jenis Pertalite dan Solar yang kini mulai dikeluhkan masyarakat.
“DPRD melakukan sidak langsung dibeberapa SPBU kaitannya dengan kelangkaan BBM terutama jenis Pertalite dan solar,”katanya.
Menurutnya, kelangkaan BBM dan lonjakan harga dibeberapa titik dinilai tidak wajar. Sebab, dalam laporan manajemen depot Pertamina Fuel Bula pada rapat gabungan komisi yang digelar DPRD bahwa sejauh ini stok BBM untuk Kabupaten Seram Bagian Timur masih mencukupi.
“Tapi disisi lain ada kelangkaan bahkan ada lonjakan harga. Hari ini kita langsung kunjungi SPBU di Bula untuk mengambil data ril. Memang ada beberapa kejanggalan, besok kita kunjungi SPBU di Geser dan Gorom untuk lebih memvalidkan data terkait dengan kondisi penjualan BBM,”ungkap dia.
Politisi partai Golkar ini mengaku, Kejanggalan tersebut terlihat dari ketidakcocokan data antara jumlah Pertalite yang telah dijual dengan jumlah kendaraan yang mengisi BBM terutama di Kota Bula. Meski begitu, saat ini pihaknya belum bisa bersikap. DPRD nanti akan menyampaikan sikapnya setelah data penjualan pada SPBU Pertamina di Geser dan Gorom dirampungkan.
“Ada perbedaan data yang dilaporkan oleh Pertamina maupun penjelasan dari pemegang APMS serta data ril dilapangan. Sangat tidak rasional dalam satu hari SPBU disekitar lapangan Pancasila melayani sekitar 250 mobil kemudian yang ada di Sesar itu sekitar 190 lebih, jadi dua itu sekitar 400 mobil ditambah lagi dengan motor. Ini kan sesuatu yang tidak ril,”ujarnya.
Ia menduga, salah satu penyebab kelangkaan Pertalite di SPBU dikarenakan adanya praktek penimbunan yang dilakukan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat yang telah didesain. Cara pengisian BBM menggunakan tangki yang telah didesain itu sering disebut Tap.
“Tadi saran kami kepada pengelola agar perilaku Tap minyak atau penimbunan secara ilegal ini harus dihentikan. DPRD setelah kunjungan ini selesai akan melakukan rapat untuk tindakan apa yang nanti dilakukan. Tadi rapat hadir juga dari kepolisian, kami sudah bersepakat kalau ada temuan yang mengarah kepada perbuatan melanggar hukum kita proses secara hukum,”tegas dia. (RIF)
