RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Bila tak ada aral, Agustus 2023 mendatang gedung baru di Pasar Mardika Ambon bakal dioperasikan. Bahkan, pengelolaan pasar tersebut akan diserahkan langsung kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Kendati sudah dijadwalkan beroperasi, namun pihak legislatif mencatat masih terdapat masalah yang harus dibenahi sebelum ditempati pedagang.
Anggota Komisi I DPRD Maluku, Janjtche Wenno mengungkapkan, salah satu masalahnya adalah, gedung yang dikerjakan dengan anggaran Rp75 miliar itu tidak bisa menampung seluruh pedagang yang ada di Pasar Mardika.
Dari 4.000 lebih pedagang di Pasar Mardika, gedung bantuan Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI itu hanya bisa menampung 1.304 pedagang. Berarti hampir tujuh ratusan pedagang yang tidak terakomodir.
“Sebagai tindak lanjut, maka Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon didorong untuk membuat konsep penataan kawasan Pasar Mardika, sehingga dalam pengelolaannya bisa tertata dengan baik,” ujar Wenno yang juga Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Pasar Mardika itu.
Anggota legislatif (Aleg) yang digadang bakal mencalonkan diri sebagai Walikota Ambon itu berharap, jika misalnya nanti hak pengelolaan Pasar Mardika mau diserahkan ke Pemkot, maka Pemkot harus punya konsep penataan yang didalamnya ada Standar Operasional Prosedure (SOP).
Dikatakan, ada beberapa solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi pedagang yang belum diakomodir dalam gedung baru yakni, membangun pasar baru, atau mendistribusikan pedagang ke pasar-pasar yang sudah ada, atau membiarkan mereka berdagang di atas trotoar, bahkan yang terjadi saat ini ada lapak di dalam terminal namun hal itu sifatnya sementara.
“Karena itu, harus dipikirkan oleh Pemkot Ambon yang saat ini mendapat hak pengelolaan,” ujar Politisi Partai Perindo Maluku Dapil Kota Ambon itu.
Konsep lainnya kata Wenno adalah terkait soal keamanan dengan melibatkan aparat kepolisian. Seperti kata Kapolres harus ada CCTV dan Pos Pengaman di gedung pasar tersebut dan ini kewajiban pemerintah untuk menyiapkan supaya pasar itu bisa nyaman dan aman.
Tak hanya itu, mantan Ketua DPRD Kota Ambon itu juga mengingatkan Pemkot Ambon untuk membentuk satu assosiasi atau wadah tunggal, yang menghimpun seluruh pedagang sehingga menjadi jembatan dengan pemerintah. (SSL)
