RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — TIAKUR, — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang juga selaku ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, selaku kepala BNPP RI, diminta agar dapat memperhatikan beberapa program prioritas yang menjadi kebutuhan krusial masyarkat Maluku Barat Daya (MBD).
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Bupati MBD, Benyamin Th Noach, dalam sambutannya pada acara Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan Daerah (Gerbangdutas) Tahun 2023 oleh ketua Pengarah BNPP RI Mahfud MD didampingi kepala BNPP RI Muhammad Tito Karnavian, di Tiakur, Kamis, 15 Juni 2023.
Menurut Bupati, beberapa program prioritas yang menjadi kebutuhan krusial masyarakat MBD itu di antaranya, pertama, mengupayakan peningkatan status dusun menjadi desa dalam rangka pemerataan pembangunan dan mengatasi rentang kendali antar desa.
Kedua, diadakan Depo Bahan Bakar dalam menghadapi kelangkaan BBM, sehingga pesawat dan kapal-kapal bisa melakukan pengisian bahan bakar di Kabupaten MBD. Ketiga, pembangunan Gudang Bulog dalam rangka mengatasi disparitas harga bahan pokok bagi masyarakat.
Keempat, pembangunan Pos Lintas Batas Negara di Pulau Wetar maupun Kisar agar Para wisatawan tidak sulit untuk masuk ke MBD. Kelima, pembangunan fasilitas pendidikan dan peningkatan kapasitas guru yang dimaksudkan bagi peningkatan kualitas Pendidikan di MBD.
Keenam, pembangunan fasilitas kesehatan dan pengadaan alkes yang memadai agar pelayanan kesehatan menjadi optimal bagi masyarakat. Ketujuh, pembangunan rumah kemasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk lokal. Ketujuh, dibutuhkan gelanggang olahraga untuk mendorong anak-anak bisa berpartisipasi di tingkat nasional.
“Kami mengharapkan melalui Gerbangdutas ini sinergitas pembangunan dapat terjalin antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten MBD, demi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia pada umumnya, dan Kabupaten MBD pada khususnya,” harapnya.
“Apalagi, kita juga masih membutuhkan jalan, jembatan, bandara Pulau Moa perlu diperpanjang, dan kami sementara mengusulkan bandara di Pulau Babar yang dekat dengan tempat wisata pulau Welora, yang semoga dalam tahun ini atau tahun depan bisa penentuan lokasi,” tambah Bupati.
Disamping itu, atas nama pemerintah daerah, Bupati juga mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat bagi pengembangan ekonomi yang ada di kabupaten MBD, yang juga sejalan dengan fokus pemerintah.
Hal ini dimaksudkan agar tumbuh sentra ekonomi baru di kawasan perbatasan khususnya di MBD, mengingat sumber daya alam di daerah ini sangat melimpah baik dari sektor perikanan, pertambangan, pertanian dan pariwisata.
Dimana, dapat dijadikan kekuatan masyarakat yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan, namun terhalang oleh infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam rangka pengelolaan dan pengembangannya masih belum optimal.
“Harapan besar bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk pelaksanaan pembangunan yang lebih terpadu dan fokus kepada MBD sebagai salah satu kawasan perbatasan yang merupakan wajah Indonesia bagi negara lain, dimana pemerintah dan rakyatnya terus setia menjaga integritas negara di perbatasan Indonesia,” ujarnya.
Bupati menjelaskan, Maluku Barat Daya adalah satu-satunya kabupaten di Maluku yang berbatasan laut dengan dua negara, yakni Timor Leste dan Australia, serta memiliki enam pulau terluar. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kendala pembangunan terus terjadi, dan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten MBD dalam menuntaskan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten MBD selama ini sudah melakukan upaya melalui pemenuhan ketersediaan pelayanan dasar, baik melalui pembukaan akses antar desa, kecamatan dan pulau, melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan kelompok usaha masyarakat.
“Namun dirasa belum cukup karena kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sehingga mengakibatkan kualitas pembangunan masih belum optimal secara menyeluruh, sehingga menyebabkan kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah,” jelasnya.
Turut hadir, Gubernur Maluku, Murad Ismail, Forkopimda Provinsi Maluku, ketua Baznas RI, Plh Sekretaris BNPP, Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam RI, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Lembaga serta Kelompok Ahli BNPP RI, pimpinan dan anggota DPRD Maluku, Bupati/Walikota se-Maluku, 0impinan Instansi Vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD. (RIO)
