RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — DPRD Provinsi Maluku bakal menyampaikan kebutuhan dari tiga sektor ke Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian terkait saat melaksanakan agenda penyampaian aspirasi di Jakarta nanti.
Sekretaris Komisi II DPRD Maluku, Ruslan Hurasan, mengatakan, kebutuhan tiga sektor itu berasal dari Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku.
“Dari rapat koordinasi Komisi II DPRD Maluku, ada beberapa hal yang dikoordinasikan untuk disampakan saat penyampaian aspirasi ke Pempus melalui Kementerian terkait,” kata Hurasan,” kepada wartawan, usai memimpin rapat koordinasi, Selasa, 6 Juni 2023.
Anggota legislatif (Aleg) dapil Maluku Tengah (Malteng) itu menjelaskan, sektor Dinas Pertanian membutuhkan tenaga penyuluh karena di tahun 2024 nanti, sebanyak 40 persen dari total 435 tenaga penyuluh saat ini bakal pensiun. Padahal tenaga ini sangat dibutuhkan di Maluku. Apalagi, yang dibutuhkan sebanyak 805 tenaga penyuluh.
“Oleh karena itu kami meminta Kementerian Pertanian untuk merencanakan APBN, menyiapkan anggaran untuk tenaga penyuluh di Provinsi Maluku. Jadi mereka bisa di take over melalui APBN sebagian. Kemudian bisa nanti dibicarakan lewat APBD sebagian di tahun 2024 untuk insentif tenaga penyuluh,” jelas Hurasan.
Selain tenaga penyuluh, lanjut Hurasan, ada 13 Balai Penyuluh Pertanian di Maluku yang harus dibangun. Pasalnya, 10 balai yang tersebar di beberapa wilayah sudah rusak total.
“Karena sudah lama dibangun, sehingga butuh rehabilitasi gedung,” tuturnya.
Untuk sektor Dinas Ketahanan Pangan, lanjut Hurasan, terdapat satu kebutuhan yang penting, yaitu laboratorium uji mutu, sebagaimana dijelaskan oleh kepala dinas bahwa laboratorium uji mutu penting di Maluku.
“Sampai hari ini ada 14,4 ton materil dari Maluku yang nanti disampaikan ke Surabaya diuji baru nanti di ekspor oleh PT. Kamboti. Saya kira sangat merugikan kita, karena dari aspek pendapatan dan legalitas semua di Surabaya,” sesal politisi PKB itu.
Dan untuk sektor Dinas ESDM terkait dengan elektrifikasi di Maluku. Dimana, kata Hurasan, di tahun 2023 ada dua yang sudah masuk programnya dari dua program yang diusulkan di tahun 2022.
“Jadi nanti kita koordinasikan dengan Komisi VII DPR RI sekaligus kita akan kembali mempertegas apa yang sudah kita usulkan, supaya menjadi prioritas kita di kabupaten/ kota untuk kita dorong kembali,” paparnya.
Yang penting, sambung Hurasan, adalah konsep Satu Pulau Satu Desa yang kini masih menjadi perdebatan antara ESDM dan PLN.
“Kita masukan program Satu Pulau Satu Desa namun karena komersial jadi tidak bisa. Makanya mari sama-sama kita bersinergi untuk daerah 3T di Maluku menjadi program prioritas di pusat,” tutup dia. (SSL/ RIO)
