RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Moluccas Corruption Watch (MCW) Wilayah Maluku mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, agar dapat mengevaluasi kinerja pegawai Balai Wilayah Sungai (BWS) yang terlibat dalam pekerjaan proyek pembangunan Check Dam di Kampung Rinjani, Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Desakan tersebut disampaikan Direktur Utama MCW Wilayah Maluku, S. Hamid Fakaubun, SH.,MH, dalam orasinya saat menggelar aksi demonstrasi di lokasi proyek pembangunan Check Dam di Kampung Rinjani, kemarin.
Menurut Hamid, sejak awal pengerjaan, program Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) tersebut mengisahkan banyak cerita pahit. Di antaranya, rencana tidak berjalan sesuai pelaksanaan sehingga hasilnya tidak sesuai ekspetasi.
Selain itu, terdapat masalah struktur bangunan, lingkungan, hingga masa depan bangunan yang dinilai bakal menjadi petaka. Padahal, jumlah anggaran yang dialokasikan sangat fantastis, yakni sebesar Rp 138 miliar bersumber dari APBN.
Sayangnya, lanjut Hamid, pihak BWS Maluku melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Jackson Tuhupuring, pelaksana proyek dari PT. Jaya Konstruksi, dan anggota dewan (DPRD Provinsi Maluku), seolah menutup akan temuan beberapa masalah itu.
“Sebelum proyek ini tambah amburadul, kami minta pekerjaannya dapat dihentikan sementara. Dan kami desak Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, untuk meninjau langsung lokasi proyek dan mengevaluasi total BWS Maluku,” tegas Hamid.
Hamid juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI agar dapat melakukan audit terhadap proyek Check Dam Rinjani. Hal ini penting demi penyelamatan kerugian keuangan negara atas pekerjakan proyek yang diduga amburadul dan sarat korupsi itu
“BPK harus segara melakukan audit investigasi. Sebab, berdasarkan kajian MCW dari hasil pemeriksaan di lokasi proyek yang cukup panjang, kami menduga berbagai masalah tersebut menjadi indikator penting adanya dugaan korupsi,” ungkapnya.
MCW, lanjut Hamid, juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk dapat bersama-sama menurunkan Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah), guna memantau secara langsung pekerjaan proyek di lapangan.
“Kemudian kami mendesak DPRD Provinsi Maluku agar dapat membentuk Pansus Infrastruktur dan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk mahasiswa, aktivis lingkungan, dan pegiat anti korupsi. Jika nanti ada indikasi korupsi, maka kami minta agar pihak-pihak yang terlibat dapat diperiksa dan diproses secara hukum,” desaknya.
PPK BWS Maluku, Jackson Tehupuring, yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp (WA), membantah bahwa telah dilakukan aksi demonstrasi di lokasi proyek Check Dam Rinjani. Dia juga memberikan peringatan kepada masyarakat untuk tidak foto-foto lokasi proyek tanpa ijin.
“Saya sampai malam tidak ada demo proyek aman dan masih kerja lancar. Dan kami setiap hari di proyek, jadi jangan photo aneh-aneh, jangan gerakan photo sembunyi-sembunyi, itu sangat berbahaya kalo tanpa izin ya. Dan Kalau mahu konfirmasi ke Kantor BWS sesuai kesepakatan kita ya, bukan di WA,” tepisnya. (RIO)
