RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, —
Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan perombakan birokrasi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, belum tercapai. Padahal Konsolidasi internal birokrasi menjadi satu dari 11 kebijakan prioritas yang terus dilaksanakan oleh Penjabat Walikota Ambon.
Kata Watimena, ia sudah berupaya dengan kebijakan yang diambil namun ujungnya penataan birokrasi belum tercapai.
“Belum ada tanda-tanda perombakan birokrasi, meski hingga kini penataan birokrasi yang menjadi ujung dari kebijakan tersebut belum dapat dilakukan,” kata Wattimena di Balai Kota Ambon, Rabu 26 April 2023.
Menurut Wattimena, perombakan birokrasi, telah disampaikan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai mekanisme. Tapi ternyata harus memenuhi pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam usulan tersebut.
Padahal dari awal sudah lakukan pengusulan memenuhi mekanisme yang berlaku.
“Rekomendasi dari Kemendagri sudah keluar, tapi kita masih tunggu pertimbangan dari BKN. Itu saja semua tidak ada masalah,” ujarnya.
Dia mengakui, tujuan dari konsolidasi internal dalam wujud penataan birokrasi di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, tak lain adalah untuk mengembalikan ASN yang non-job, serta mengisi kekosongan jabatan pada sejumlah OPD, terutama pimpinan yang telah memasuki masa purna bakti.
“Ini niat saya untuk isi kekosongan jabatan pada sejumlah OPD,” bebernya.
Dijelaskan, kurang dari satu bulan batas dirinya memimpin Kota Ambon, penataan birokrasi akan tetap diupayakan, namun tidak ada target untuk hal tersebut.
“Untuk itu, proses pentaan birokrasi tidak perlu dijadikan polemik. Kita biarkan mengalir saja, karena tidak ada target khusus saya untuk itu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, sejumlah OPD yang mengalami kekosongan jabatan, karena pimpinan memasuki masa purna bakti antara lain, Dinas Koperasi, BPBD, BKPSDM, dan DPM-PTSP. (MON)
