RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengungkapkan, komoditas penyumbang inflasi di Maluku pada Maret 2023 adalah sektor angkutan darat, dimana karena kenaikan harga yang signifikan.
“Tidak perlu ragu-ragu untuk mengintervensi harga dalam belanja tidak terduga sebagaimana arahan Presiden saat Rakornas Penanganan Inflasi Tahun 2022, hal ini guna membantu sektor transportasi, perlindungan sosial serta pembukaan lapangan kerja baru,” kata Gubenur, dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Tahun 2023, bertempat di The Natsepa Hotel & Resort, Selasa, 11 April 2023.
Sementara komoditas yang mengalami deflasi pada Maret 2023, kata Gubernur, antara lain telephone seluler, ikan tongkol, ikan cakalang dan ikan selar.
“Saya mintakan perhatian bupati dan walikota beserta TPID kabupaten/ kota se-Maluku untuk bekerja ekstra keras dalam pengendalian inflasi maluku, dengan menerapkan langkah-langkah penanganannya yang tepat sasaran, terkhususnya pemerintah Kota Tual yang saat ini inflasinya cukup tinggi, yaitu 7,49% yoy di atas rata-rata nasional yaitu 4,97% yoy,” tegasnya.
Meski demikian, Gubernur tetap memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Forkopimda Provinsi Maluku dan kabupaten/ kota se-Maluku yang telah hadir dalam Rakorda ini sebagai bentuk sinergitas antara seluruh stakeholder dalam upaya pengendalian angka inflasi di Maluku.
Pasalnya, inflasi tahunan Provinsi Maluku pada Maret 2023 lebih rendah dari Februari sebesar 6,19% yoy atau turun 0,76%, lebih tinggi dari inflasi nasional pada bulan yang sama 4,97% yoy. Sedangkan inflasi Provinsi Maluku pada Maret 2023 sebesar 0,18% month to month, lebih tinggi dari inflasi Februari 0,23% atau naik 0,71 %, sama dengan inflasi nasional pada bulan Maret sebesar 0,18% month to month.
“Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 H ini, stok kebutuhan pokok untuk Provinsi Maluku masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Ini semua berkat kerjasama Pemprov Maluku dengan pemangku kepentingan, khususnya Bulog. Dimana pada 24 Maret 2023 di Jakarta, Pemprov Maluku telah melakukan MoU dengan Perum Bulog sebagai upaya pemerintah daerah dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga pangan di daerah,” jelas Gubernur.
Di kesempatan itu, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamah, mengatakan, Rakorda TPID Provinsi Maluku Tahun 2023 ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan program dan memastikan seluruh pasokan terdistribusi, serta harga bahan pangan pokok harus terjamin, terkendali dan tidak berdampak kepada inflasi.
“Berdasarkan situasi dan perkembangan harga kebutuhan pokok di Provinsi Maluku sampai dengan hari ini, baik dari segi harga maupun kesediaannya terjangkau oleh daya beli masyarakat, karena tidak ada pembelian yang berlebihan, yang dapat menimbulkan kenaikan harga,” ungak Hadi.
Dikatakan Hadi, dari bulan Maret kemarin inflasi Maluku sangat terkendali saat Hari Besar Keagamaan Nasional dari 5,4% yoy bila dibandingkan bulan sebelumnya 5,70%. Turunnya inflasi ini karena stabilnya pangan yang bisa dikendalikan. Dan sampai hari ini berdasarkan pengecekan tidak ada harga yang mengalami kenaikan yang berlebihan.
“Dan dipastikan stok pada bulog dan distributor di cek langsung on the spot cek dengan bersama dinas terkait dan TPID. Sementara untuk koordinasi dari tingkat pusat mengenai suplai minyak goreng, Maluku adalah satu-satunya Provinsi yang mempunyai ketahanan minyak goreng di atas rata-rata, begitu juga beras dan gula,” paparnya.
“Tema Rakorda TPID ini yakni Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah, berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi di Maluku yang unggul 5,83%. Dimana menunjukan kapital inflow yang bagus dan berharap pertumbuhan ekonomi ini bisa terus ditumbuhkembangkan sebagaimana yang disampaikan oleh gubernur,” tambah Hadi.
Hadir juga pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku dan Istri, bupati/ walikota se-Maluku, Forkopimda kabupaten/ kota, pimpinan OPD terkait lingkup Pemprov Maluku dan Kabupaten/Kota, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, dan pihak lainnya. (RIO)
