RAKYTMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama stakeholder melaksanakan Program Gerakan Peduli Maluku dengan melaunching Bantuan Pangan Nasional dan Pasar Murah untuk Pengendalian Inflasi Jelang Idul Fitri 1444 H, serta menyalurkan 9.985 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di 11 kabupaten/ kota, berpusat di Lapangan Merdeka Kota Ambon, Selasa, 11 April 2023.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail, yang ditandai dengan pemukulan tifa. Sementara pelepasan distribusi bantuan 9.985 paket sembako ke 11 kabupaten/ kota se-Provinsi Maluku ditandai dengan pengibaran bendera.
Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam sambutannya mengatakan, Program Gerakan Peduli Maluku merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Provinsi Maluku kepada masyarakat menjelang perayaaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H, dan biasanya juga dilakukan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Pada kesempatan ini akan dibagikan 9.985 paket sembako secara gratis kepada masyarakat kurang mampu di 11 kabupaten/ kota, yang nantinya juga kegiatan ini dirangkaikan dengan launching Bantuan Pangan Nasional bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka,” katanya.
Murad mengaku bersyukur karena menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444H tahun 2023, stok kebutuhan pokok masyarakat untuk Provinsi Maluku masih tersedia dalam jumlah yang cukup. Hal ini berkat kerjasama Pemprov Maluku dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di provinsi ini.
“Untuk itu, atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Maluku, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Sebelum mengakhiri sambutan, atas nama pribadi, keluarga dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah, mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya.
Di kesempatan itu, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamah, dalam laporannya mengatakan, Gerakan Peduli Maluku ini merupakan salah satu program yang digagas oleh Gubernur Maluku kurang lebih tiga tahun lamanya.
Dan sebagai wujud komitmen dan konsistensi Gubernur dan TPID Maluku dalam rangka mengatasi berbagai upaya pengendalian inflasi khususnya jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), seperti pada saat Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, maka program tersebut direalisasikan sebagai bentuk intervensi dalam meringankan beban masyarakat.
“Selain Program Peduli Maluku, ada juga Bantuan Pangan Nasional yang dirangkaikan dengan pelaksanaan Pasar Murah sebagai fungsi untuk menstabilisasi bahan kebutuhan pokok,” tuturnya.
“Dimana pada kegiatan Peduli Maluku ini terkumpul 9.985 paket sembako, yang terdiri dari beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, teh celup, susu kental manis, dan mentega, semuanya merupakan kolaborasi dan kerjasama dengan Perbankan dan BUMN, sehingga hasil ini bisa terkumpul dan akan disalurkan untuk kepentingan masyarakat, sesuai arahan gubernur,” tambah Hadi.
Hadi menjelaskan, khusus untuk minyak goreng, baru masuk 14 kontainer, dengan jumlah kurang lebih ada 285.000 liter. Dimana minyak goreng memang menjadi program dan arahan pusat yang akan dijual Rp13.000/liter, dan ini adalah harga yang paling murah.
“Sementara untuk Bantuan Pangan Nasional bagi Provinsi Maluku jumlahnya ada 3.856 ton yang akan diterima oleh 11 kabupaten/ kota sesuai dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dibagi berdasarkan kebutuhan untuk daerah masing-masing,” jelasnya.
Sebelum menutup laporannya, Hadi menyampaikan bahwa ada stan yang diisi oleh pihak Perbankan, Bulog, BUMN, Retail, yang menggelar pasar murah dengan harga terjangkau oleh daya beli masyarakat
“Saya pastikan harga jualnya di bawah harga pasar,” tutupnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan secara simbolis, peninjauan stan pasar murah, dan pengecekan sembako pada truk untuk didistribusikan ke 11 kabupaten/kota.
Turut hadir, Forkopimda Provinsi Maluku, bupati/ walikota se-Maluku, ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku, jajaran OPD lingkup Pemprov Maluku, pimpinan Perbankan, BUMN, instansi vertikal se-Maluku, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku dan kabupaten/ kota, pelaku usaha, dan lainnya. (RIO)
