RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — NAMLEA, — Komisi I DPRD Maluku menggelar pengawasan guna menindaklanjuti kesiapan Pemerintah Kabupaten Buru dalam menghadapi pemilu 2024, Senin 10 April 2023.
Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Buru, sejumlah organisasi perangkat daerah terkait (OPD) turut dilibatkan dalam rapat pengawasan tersebut, diantaranya Dinas Kependuduan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kesbangpol, Bapeda, KPUD Kabupaten Buru, serta Bawaslu Kabupaten Buru.
Dalam penjelasan yang disampaikan Penjabat Kabupaten Buru, Jalaludin Salampessy, dirinya menyebut alokasi anggaran yang sudah disiapkan untuk pilkada sebesar Rp 500 juta di tahun 2023.
Sementara itu, Ketua KPUD Buru, Munir Soamole mempresentasikan sejauh mana kinerja KPUD, termasuk didalamnya penetapan PPK dan PPS di seluruh 11 kecamatan di Kabupaten dengan julukan Bumi Bupolo itu.
“Kami sampaikan beberapa hal dalam melaksanakan proses tahapan pemilu 2024 yang telah dimulai dari 14 Juni 2022. Semua tahapan sesuai ketentuan dalam amanat UU No. 7 Tahun 2017,” papar Munir.
Dikatakan olehnya, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang telah diverifikasi sebanyak 96.787 pemilih per tanggal 5 April 2023. Sesuai hasil pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Pantarlih dengan DP4 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hasil finalnya sebanyak 95.808 pemilih di Kabupaten Buru.
Dirinya mengaku yang masih menjadi masalah saat ini adalah area blank spot di Kabupaten Buru.
“Di daerah bermasalah, yang terjadi waktu pengambilan titik koordinat dan sudah dikirim ke Kominfo, dari komersil melakukan lagi tapi jaraknya dekat. Makanya dari masyarakat ada ya g menolak, dan ditakutkan akan terjadi sengketa kedepan,” akui Munir.
Ia berharap agar beberapa kesiapan sistem IT pada pemilu bisa terkonek dengan baik. (SSL)
