RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID – AMBON, — Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk segera mengeksekusi penetapan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
Desakan tersebut disampaikan buntut lamanya tindak lanjut organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, semisal Kesbangpol, dan Bapeda dalam merespon usulan anggaran yang disampaikan oleh KPU Provinsi Maluku dan Bawaslu Maluku.
Selaku Ketua Komisi yang bermitra dengan pemerintah, Rumra mengakui jangan sampai di tahun 2024 ketika Pilkada dengan anggaran yang begitu besar akan berakibat pada terganggunya penganggaran kegiatan-kegiatan OPD yang lain.
“Terkait usulan anggaran pilkada 2024, Memang rapat terakhir kita sudah sampaikan kepada pemda untuk melakukan koordinasi internal antara KPU dan Bawaslu, karena kedua lembaga penyelenggara pemilu itu sudah mengusulkan anggaran masing-masing yang dibutuhkan,” terang politisi asal PKS itu.
Ia menyebut yang menjadi PR adalah bagaimana menempatkan porsi anggaran, agar secara teknis mengevaluasi anggaran itu seperti apa agar setelah ini bisa direncanakan untuk rapat koordinasi dengan Pemda.
“Kita komisi I selama ini sudah melakukan rapat lima sampai enam kali kalau tidak salah. Secara teknis kita masih menunggu karena itu adalah wilayah eksekusi pemerintah daerah. Karena hal-hal ini berkaitan dengan kewajiban pemda untuk mengadvokasi, mengevaluasi dengan pihak penyelenggara,” ucap Rumra.
Pasalnya, kata dia, di 2023 porsi anggaran yang akan dialokasikan sebesar 40 persen dari total 100 persen anggaran yang belum jelas berapa jumlahnya itu.
“Kita mau bicarakan 40 persen tergantung berapa besarnya dulu. Olehnya itu kita akan agendakan rakor. Karena pilkada serentak ini adalah hal yang baru, nah kita akan bahas co-sharing anggarannya seperti apa, sehingga kita akan membahas anggaran yang proposional berapa. Tentu hal itu merupakan keputusan pemda dan dikoordinasikan dengan kabupeten kota,” jelasnya.
Dirinya juga membandingkan dengan hasil pengawasan dari lima kabupaten kota yang dikunjungi komisi I beberapa waktu lalu. “Rata-rata mereka belum siapkan anggaran untuk pilkada 2024. Hanya Kota Tual saja yang sudah siap,” tandasnya.
Ia berharap, pemda segera melaksanakan rakor agar 40 persen anggarannya itu bisa dianggarkan di tahun 2023. “Bukan berarti langsung digunakan namun safety anggarannya harus ada, kan mereka gunakan untuk tahapan pilkada yang akan dimulai pada bulan November 2023. Paling lambat kesepakatan anggaran ditandatangani di bulan Oktober 2023. Kalau misalnya disepakati Rp 300 juta maka kurang lebih kita sudah menggagarkan Rp 100 juta. Tinggal Rp 200 juta mungkin di tahun 2024,” tutup wakil rakyat itu. (SSL)
