RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Kementerian Perindustrian RI bekerjasama dengan Komisi VII DPR RI menggelar Seminar Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil dan Menengah (IKM) Bidang Perbengkelan di Kota Ambon, bertempat di lantai V, Hotel Santika, Rabu, 5 April 2023.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mercy Chriesty Barends, ST, mengatakan, jika seminar tersebut berjalan lancar dan dapat diimplementasikan, maka akan terjadi gerakan peningkatan perekonomian yang kuat di 11 kabupaten/ kota, dan Maluku dapat keluar dari kemiskinan tingkat provinsi nomor empat di Indonesian.
“Harapannya, dengan seminar seperti ini berjalan, dapat mendorong supaya mereka bisa mengelola manajemen kewirausahaannya itu secara profesional dan tertanggungjawab. Kalau mereka ingin mengembangkan usahanya mereka bisa meningkatkan kapasitas dan skillnya lewat pendidikan vokasi seperti ini,” kata Mercy.
Dia menjelaskan, sebanyak 100 peserta yang mengikuti seminar selama satu hari itu, selanjutnya akan kembali mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) selama tujuh hari. Dan nantinya, mereka akan dibantu sampai mendapatkan nomor izin berusaha (NIB). Sehingga, usaha perbengkelan mereka kedepannya juga terlindungi oleh negara.
“Hari ini seluruh izin-izin itu sudah dipermudah dan gratis. Apalagi untuk urus NIB hanya butuh KTP dan NPWP. NPWP hari ini cuman diurus tidak sampai lima menit dan bayar dibawah Rp 50 ribu. Masyarakat harus memastikan status legal dari seluruh usaha yang mereka lakukan, kan ini berkaitan dengan keselamatan orang dan kualitas hasil pekerjaan mereka,” jelasnya.
Terkait dengan permodalan, kata Mercy, selama ini prinsip pemberdayaan itu hibah. Dimana, pemerintah memberikan bantuan modal, pelatihan dan bahan-bahan, amun setelah itu rata-rata semuanya tidak berjalan maksimal. Olehnya itu, mereka diharapkan dapat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di bank-bank pemerintah.
Sebab dana KUR ini, lanjut Mercy, adalah uang negara atau rakyat yang dibahas dan ditetapkan di Badan Anggaran DPR RI, kemudian dikelola oleh pemerintah dengan cara dititipkan pada bank-bank pemerintah. Apalagi, bunga dana KUR kecil dan tidak terdapat agunan (jaminan).
“Kalau lewat bank kan setiap sennya (rupiah) tertanggungjawab. Kalau ambil di rentenir dengan bunga yang sangat tinggi dan ada agunan, pasti masyarakat akan merasa terbebani. Maka itu kita dorong agar mereka dapat ke bank mengajukan KUR, karena bank bisa menuntun sekaligus membina sampai usahanya juga mandiri,” pungkasnya.
“Tentu semua ini tadi kita sudah dorong untuk hanya dengan kerja gotong royong, kolaborasi cerdas dari semua pemangku kebijakan, entah itu Pempus, Pemda, DPR sampai tingkat daerah, bersama-sama dengan para pelaku usaha. Intinya butuh kerjasama semua pihak,” tambah Mercy.
Turut hadir, Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut (LMEA), Ir. Dini Hanggandari, MM, Pembina Industri Ahli Madya Bidang Alat Angkut Direktorat IKM LMEA, Irvan Kuswardana, ST, MM, Pembina Industri Ahli Muda Bidang Alat Angkut, Direktorat IKM LMEA, Drs. Sunandar, MM. Jabatan, Penjabat Walikota Ambon diwakili Kepala Disperindag, Jhon Slarmanat, kepala BSPJI Ambon, kepala Balai Latihan Kerja Kota Ambon dan pihak DPMPTSP Ambon. (RIO)
