RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Komisi IV DPRD Maluku akan menggelar kunjungan pengawasan atau bakal mengawasi secara ketar kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy Ambon.
Wakil Ketua Komisi IV, Rovik Akbar Afifudin mengatakan rencana pengawasan ke RSUD Haulussy untuk melihat penggunaan APBD dan APBN termasuk juga melakukan pengawasan terhadap pembayaran jasa nakes covid 19.
“Secara pribadi kami sudah merasa sangat tidak nyaman dengan sikap manajemen RSUD Haulussy, pasalnya di DPRD bicara lain, sampai di RSUD lain lagi kebijakannya. Mulai dari alasan nomor rekening, alasan juknis, alasan BPK, inspektorat, ada alasan pejabat PPK mundur dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang kepemimpinannya lemah, padahal inspektorat tidak ada masalah tidak ada beban,” cecar Sekretaris DPW PPP itu saat diwawancarai awak media, di Gedung Wakil Rakyat Karang Panjang Kota Ambon, Selasa, 4 April 2023.
Diakui, komisi IV juga akan melihat petunjuk teknisnya seperti apa, akan dipanggil untuk melihat perubahan-perubahan sebagaimana yang diusulkan oleh inspektorat, ditambah juga kita akan melihat program-program kegiatan, dan meninjau bangunan yang dibangun menggunakan DAK.
“Salah satu kesepakatan bahwa berita acara harus dipakai oleh RSUD, karena sesuai yang terjadi di lapangan bahwa teman-teman di RSUD yang belum dibagikan insentif mereka belum dikumpulkan untuk disosialisasikan. Kemudian besok akan dilihat, dan dipastikan semua sesuai dengan komitmen adanya sosialisasi dan dibuktikan dengan tanda tangan ditambah dengan ada beberapa revisi yang akan kami lihat besok,” akui legislator itu.
Ditanyakan pula rencana pembayaran insentif nakes sebelum lebaran dan konsekuensi apabila pihak RSUD tidak membayar, Rovik menjelaskan harusnya Dirut RSUD dievaluasi saja.
“Kalau menurut saya diganti saja, karena lemah dari sisi kebijakan sisi manajemen juga tidak kuat. Bukan tipekal pemimpin yang bisa mengambil resiko, dia gak bisa memimpin lembaga sebesar RSUD Haulussy yang mana ada visi besar pemerintah disana. Dia harus menata bahwa salah satu visi misi gubernur bahwa menjadikan RSUD Haulussy menjadi rumah sakit bertaraf internasional,” tegasnya.
Ia menyayangkan sikap Dirut RSUD Haulussy yang terkesan takut membagi insentif para nakes covid-19.
“Bagaimana dia berani mengembangkan RSUD ini menjadi rumah sakit bertaraf internasional? Jadi saya pastikan dia tidak mampu untuk membawa RSUD menjadi rumah sakit internasional. Sebaiknya diganti saja, lantaran ada banyak anak negeri, anak daerah yang punya pengalaman dan punya kemauan juga cita-cita yang sama untuk menjadikan rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang ternama,” tandas politisi berlatarbelakang HMI itu. (SSL)
