RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Anggota Komisi VII DPR RI Dapil Maluku, Mercy Chriesty Barends (MCB), menegaskan program revitalisasi Pembangkit listrik Tenaga Surya terpusat di dua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) berdampak mewujudkan kemandirian energi di daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T) di Provinsi Maluku.
“Di Kepulauan Tanimbar ada dua proyek revitalisasi PLTS terpusat yang dibiayai oleh Kementerian ESDM, yakni di Desa Watmasa, Kecamatan Wuar Labobar serta di Desa Lelingluan, Kecamatan Tanimbar Utara,” kata Mercy Barends yang dikonfirmasi dari Ambon, Sabtu, 18 Februari 2023.
Mercy mengaku, dirinya bersama Project Manager Program Revitalisasi PLTS Terpusat Kementerian ESDM, Gravian, Wakil Ketua DPRD dan tujuh anggota DPRD Kepulauan Tanimbar telah melihat operasional PLTS terpusat di Desa Lelingluan pada 14 Februari 2023. Dua proyek infrastruktur itu merupakan bagian dari program PLTS terpusat dan pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di daerah 3T pada tahun 2022.
Dia menyatakan, karena cuaca ekstrem mereka tidak bisa ke Desa Watmasa, kecamatan Wuar Labobar untuk melihat operasional PLTS terpusat disana, dikarenakan cuaca ekstrem dengan tinge gelombang mencapai 9 meter.
“Tetapi saya sangat bersyukur proyek infrastruktur yang dibangun Kementerian ESDM ini dapat terselesaikan dan beroperasi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di daerah 3T ini,” katanya.
Proyek revitalisasi PLTS terpusat di Desa Watmasa berkapasitas 15 Kilo Watt Power (kWp) dan mampu melayani 70 rumah, sedangkan di Desa Lelingluan sebesar 75 kWp dan bisa menyuplai kebutuhan listrik untuk 128 rumah.
“Infrastruktur listrik yang bersumber dari energi terbarukan ini juga untuk memenuhi kebutuhan listrik fasilitas umum seperti kantor desa, sarana kesehatan, sarana pendidikan serta rumah ibadah,” ujarnya.
Menurutnya, di Desa Lelingluan terpasang 210 papan panel surya dengan kapasitas daya listrik yang dapat dinikmati masyarakat masih dibawah 450 watt, di mana setiap rumah tangga sudah dapat menikmati sarana penerangan minimal 3 mata lampu serta satu tempat colokkan untuk keperluan dan aktivitas lain.
Menyangkut biaya pemakaian, dia menyatakan hanya sebesar Rp75 ribu per bulan dengan kapasitas 450 Watt, sedangkan untuk PLTS terpusat hanya Rp10 per bulan. “Teknisnya akan diatur oleh operator yang ditunjuk, dan dana yang terkumpul dari masyarakat akan digunakan untuk pemeliharaan atau honor operator yang bertugas,” ujarnya.
Anggota Badan Anggaran DPR RI itu juga menyatakan saat ini operasional dua PLTS terpusat itu ditangani tiga orang teknisi dari Kementerian ESDM yang bertugas memastikan revitalisasi proyek infrastruktur ini bisa berjalan dengan baik.
Kementerian juga telah merekrut seorang tenaga lokal yang telah dilatih untuk menjadi teknisi dan akan bertugas untuk memperbaiki gangguan yang terjadi secara minor di lapangan.
Dia mengakui kapasitas PLTS terpusat itu masih terbatas dan belum mampu menjangkau kebutuhan seluruh masyarakat di dua kecamatan tersebut, namun secara perlahan akan diupayakan peningkatan kapasitasnya.
Setelah dioperasikan, garansi pemeliharaannya masih ditangani Kementerian ESDM hingga enam bulan ke depan, dan setelah itu asetnya akan diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dijaga dan dirawat dengan baik, sehingga dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di dua kecamatan tersebut.
“Setelah enam bulan asset PLTS terpusat ini akan diserahkan oleh pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah. Karena itru kami juga sudah membahas untuk untuk mendorong adanya anggaran pemeliharaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) energi, mengingat anggaran pemerintah daerah sangat terbatas untuk pemeliharaan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga telah berbicara dengan pemkab Kepulauan Tanimbar untuk memastikan peningkatan kapasitas revitalisasi PLTS terpusat itu melalui dana pendamping APBD, sehingga kehadiran infrastruktur listrik itu berdampak besar terutama mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.
“Kan tidak ada gunanya listrik datang hanya untuk kasih nyala lampu tetapi tidak bisa mendongkrak perekonomian, sehingga kita dorong agar PLTS terpusat 75 kWp di Lelingluan bisa dihibryd dengan aliran dari PLTD yang diperluas jaringannya sehingga bisa beroperasi selama 24 jam,” ujarnya. (RIO)
