RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — BULA, — Tahapan pemilihan umum tahun 2024 saat ini telah memasuki masa Pencocokan dan Penelitian atau Coklit data pemilih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajarannya ditingkat kecamatan maupun desa mulai melaksanakan pemutakhiran data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4 )dari pemerintah.
Coklit dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP/Pantarlih) yang telah dibentuk KPU lewat Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa. Pantarlih bertugas menemui pemilih secara langsung dari rumah ke rumah.
Pelaksanaan Coklit sendiri di beberapa tempat mengalami keterlambatan. Penyebabnya, distribusi logistik yang terlambat karena kondisi alam yang memburuk. Hal ini seperti yang alami Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).
Ketua PPK Wakate, Muh. Zainal Rumodar kepada media ini mengatakan, saat ini pelaksanaan Coklit di Wakate baru dimulai. Hal ini karena distribusi logistik coklit ke desa-desa baru bisa dilakukan setelah kondisi laut membaik. Sejak beberapa pekan terakhir kondisi laut di wilayah itu mengalami gelombang tinggi.
Meski begitu, Ia pastikan tahapan Coklit berakhir sesuai jadwal yang diagendakan yakni pada 14 Maret 2023 mendatang.
“Kita baru mulai hari ini karena distribusi logistik Coklit ke desa-desa terlambat. Kita belum bisa distribusi beberapa hari kemarin karena ombak cukup kuat. Tapi kita bisa pastikan tanggal 14 Maret 2023 sudah selesai (Coklit) sesuai jadwal,”kata dia via seluler Kamis, 16 Februari 2023.
Dikatakan, untuk memastikan tahapan tersebut berjalan dengan lancar, komisioner PPK Wakate melakukan monitoring dari desa ke desa memantau pelaksanaan Coklit. Monitoring dilakukan untuk melihat langsung kerja-kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Pantarlih dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih.
“Monitoring kita lakukan untuk memantau sekaligus kita cek pelaksanaan coklit yang di lakukan PPS dan Pantarlih berjalan tanpa kendala. Kita ingin bahwa tahapan ini dimulai sesuai jadwal dan berakhir sesuai jadwal. Ini dukungan kita untuk teman-teman PPS maupun Pantarlih,”ungkap Zainal.
Meski demikian, pelaksanaan monitoring oleh PPK Wakate dilakukan ditengah kondisi gelombang tinggi. Ia mengaku, saat ini sudah memasuki musim (muson) barat dimana pada musim (muson) tersebut gelombang tinggi terjadi di Pulau Kesui terutama diwilayah barat. Namun, kondisi tersebut tidak bisa dihindari karena letak geografis Kecamatan Wakate yang terdiri dari pulau-pulau.
Selain itu, jarak antara desa satu ke desa lain cukup jauh. Ditambah dengan kondisi jalan penghubung antar desa maupun jalan lingkar pulau Kesui belum semuanya dibangun menyebabkan monitoring hanya bisa dilakukan menggunakan kendaraan laut berupa longboat.
“Ditengah kondisi alam yang kurang bersahabat kami tetap monitoring. Kami ingin pastikan penyusunan daftar pemilih mengakomodir semua warga Wakate sehingga hak pilih tetap terakomodir dalam pemilu 2024 mendatang,”ujar dia.
Menurutnya, 5 komisioner PPK yang terdiri dari kordinator divisi (Kordiv) membagi lima zona wilayah monitoring. Masing-masing zona teridiri dari sejumlah desa. Kecamatan Wakate sendiri mempunyai 18 desa. Antara lain, desa Ilili, Effa, Lahema, Utta, Amarlaut, Guliar, Kurwara, Tanah Baru, Tamher Timur, Kilbutak, Tanasoa, Wunin, Kelangan, Otademan, Rumadurun, Tamher Warat, Karlomin dan Kildor.
“Kami membagi zona kerja. Saya monitoring dari desa Kilbutak, Tamher Timur Tanah Baru. Kordiv SDM, Ibrahim Kelilauw monitoring didesa Kurwar, Guliar, Amarlaut. Kordiv hukum dan pengawasan M. Nur Tianotak didesa Utta, Lahema, Effa dan Ilili. Kordiv Teknis, Rosman Keliwar dan Kordiv Data Yustinus Idi melakukan monitoring di wilayah pantai barat mulai dari desa Wunin, Tanasoa, Kelangan, Rumadurun, Otademan, Tamher Warat, Karlomin sampai Keldor,”jelas dia. (RIF)
