RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, – Sekretaris Daerah Maluku Sadali Ie, meminta seluruh pimpinan OPD, para peneliti dan akademisi, pelaku usaha dan UMKM serta seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Maluku, untuk bersinergi dan berkolaborasi guna mendukung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam program pendampingan hilirrisasi produk, pengawasan obat dan makanan untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus di Maluku. Demikian disampaikan Sekda dalam acara Membangun Kejayaan Baru Jalur Rempah Indonesia di lantai V Santika Hotel, Kota Ambon, Jumat, 10 Februari 2023.
Sekda mengatakan, sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki potensi kekayaan alam melimpah antara lain kelautan dan perikanan, perkebunan, pertanian, pertambangan dan pariwisata.
Potensi ini merupakan tumpuan pemerintah daerah yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan menyerap tenaga kerja di wilayah Maluku.
“Kegiatan terpadu yang dilaksanakan hari ini antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan UMKM, hilirisasi produk diharapkan dapat menghasilkan obat tradisional dan pangan berbasis kearifan lokal,” harap Sekda.
Ditempat yang sama, Kepala BPOM RI, Penny Lukito yang hadir langsung untuk membuka kegiatan mengatakan, sebagai wujud keberpihakan terhadap UMK di wilayah Maluku, BPOM bersama Pemerintah Provinsi Maluku bersinergi melalui kegiatan “Membangun Kejayaan Baru Jalur Rempah Indonesia”.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan hasil koordinasi dan tindaklanjut kerja sama antara BPOM, Komunitas Empu, dan Yayasan Benih Baik dalam peningkatan keamanan dan mutu produk jamu. Di
samping itu, juga dukungan dari asosiasi industri seperti Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) dan industri pangan olahan yang berkomitmen sebagai Orang Tua Angkat (OTA) bagi UMK Pangan Olahan di Maluku.
“Provinsi Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia yang telah dikenal mancanegara sejak lama. Di samping sebagai penghasil rempah, kepulauan di wilayah Maluku
juga banyak ditumbuhi tanaman khas daerah Indonesia Timur. Usaha Mikro Kecil (UMK) di Provinsi Maluku pun telah bertumbuh dengan banyak memproduksi pangan olahan dan obat tradisional dengan
bahan baku lokal yang khas,” jelas Penny.
Ia menerangkan, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam momen ini mencakup Focus Group Discussion (FGD) Sinergisme dalam Pengembangan Potensi Kekayaan Rempah di Wilayah Timur untuk Pangan Olahan dan Obat Bahan Alam Indonesia, pendampingan kepada 50 (lima puluh) pelaku usaha jamu gendong, pendampingan kepada 20 UMK pangan olahan, khususnya olahan rempah dan sagu, Desk Regulatory Assistance dalam rangka Pelayanan Prima Percepatan Perizinan, dukungan ekspor dan hilirisasi hasil riset/inovasi, serta pameran produk pangan dan obat tradisional produksi UMK di Provinsi Maluku.
“Peningkatan permintaan maupun minat masyarakat terhadap jamu serta pangan olahan berbahan rempah dan sagu harus dikawal dengan memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan keamanan,
manfaat/khasiat/gizi, dan mutu produk. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk nyata komitmen BPOM untuk membangun kembali kejayaan rempah Indonesia di Maluku dan mendorong inovasi olahannya,” terang Penny.
Dalam mendukung pengembangan UMK, sambung Penny, BPOM telah menggulirkan berbagai program pendampingan, asistensi, serta kemudahan registrasi, baik berupa keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bantuan pengujian, maupun fasilitasi hilirisasi riset/inovasi pangan olahan dan jamu. Namun demikian, seringkali permasalahan UMK lebih kompleks dan membutuhkan intervensi komprehensif. Kolaborasi program dari pemangku kepentingan lain, seperti lintas sektor, pemerintah daerah, maupun industri pangan olahan dan jamu sebagai OTA menjadi sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Untuk itu, BPOM juga mengawal program pendampingan UMK pangan olahan dan obat tradisional asal rempah dan sagu di Maluku dengan dukungan industri pangan olahan dan industri obat tradisional
sebagai OTA. Terdapat 7 OTA pangan olahan yaitu PT. Indofood Sukses Makmur Tbk., PT. Konimex, PT. Mayora Indah Tbk., PT. Forisa Nusa Persada, PT. Kino Indonesia, PT. Heinz ABC Indonesia dan
PT. Niramas yang memberikan bantuan alat produksi bagi UMK Pangan Olahan di Maluku, khususnya di Ambon dan Banda Naira. Terdapat 3 OTA obat tradisional yang memberikan alat bantuan kepada
pelaku usaha jamu gendong, yaitu PT Bintang Toedjoe, PT indofarma, dan PT Kimia Farma,” pungkas Penny.
Terkait dengan rempah, salah satu program besar Pemerintah Indonesia yang digagas adalah Indonesia Spice Up the World. Program ini bertujuan agar kuliner Indonesia mampu berpenetrasi di pasar mancanegara, sehingga bumbu-bumbu asli Indonesia merajai dunia. Wilayah Maluku yang terkenal dengan pala, terutama Pala Banda yang bersertifikat Indikasi Geografis, kayumanis, dan cengkeh menjadi potensial untuk didorong melakukan ekspor rempah dan olahannya.
“Oleh karena itu, BPOM membuka kesempatan pendampingan UMK melalui desk regulatory assistance pada kesempatan hari ini. BPOM juga memberikan kesempatan UMK pangan olahan berdiskusi langsung secara daring dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Sydney dan ITPC Johanesburg terkait akses informasi peluang ekspor ke Australia dan Afrika Selatan,” tutur Penny.
Pelaku usaha jamu gendong tak luput dari pendampingan BPOM, yang dilakukan melalui stikerisasi jamu gendong, salah satu contoh minuman jamu khas Ambon adalah Guraka Kenari yang berbahan baku jahe yang diberi taburan kenari. Hal ini dilakukan untuk menambah nilai dan kepercayaan masyarakat kepada pelaku usaha yang mampu menghasilkan jamu gendong yang aman, bermanfaat dan bermutu.
“Ke depannya, diharapkan akan makin banyak usaha jamu gendong yang telah distikerisasi, sehingga semakin meningkatkan daya saing jamu dan nilai ekonominya,” lanjut Kepala BPOM.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPOM turut menyaksikan penandatanganan komitmen OTA bagi UMK Pangan dan Obat Tradisional di Maluku dan menyerahkan secara langsung kepada pelaku UMK di Maluku berupa Nomor Izin Edar untuk produk obat tradisional dan pangan olahan, sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Tahap I dan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan
Olahan yang Baik (CPPOB); serta sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO).
“Penyerahan berbagai sertifikat serta rangkaian kegiatan pendampingan UMK, termasuk penggalangan komitmen pendampingan dari OTA pangan olahan dan jamu pada hari ini diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha untuk berinovasi dan konsisten memproduksi produk olahan rempah yang berkualitas,” harap Kepala BPOM lagi.
Lebih lanjut, BPOM berkomitmen akan terus aktif melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman, serta memberikan pendampingan dalam rangka pemberdayaan UMK pangan olahan dan usaha jamu gendong yang berdaya saing.
“BPOM juga terus meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui berbagai strategi untuk dapat melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan,” tutup Penny. (IST)
