RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID, AMBON, — Siapa sangka, jembatan megah di Dian Pulau-Tetoat Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku bakal dibongkar. Padahal, jembatan ini belum dinikmati masyarakat.
Alih-alih pembongkaran untuk dibangun ulang, disampaikan langsung oleh Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian PUPR.
Kendati pihak KKJTJ Kementerian PUPR menghendaki pembonkaran, namun bukan berarti langsung dibongkar. Harus ada analisis kembali terhadap keberadaan jembatan tersebut secara matang.
Pasalnya, kalau dibongkar dan dibangun lagi, maka tentu akan mengalokasikan anggaran yang baru. Anggaran untuk membangun jembatan satu-satunya yang dapat menghubungkan masyarakat lewat jalur darat ini, harus dikumpulkan dari mana. Sementara berharap APBD, belum tentu sanggup untuk mencukupi pembangunan jembatan tersebut.
“Saya dan beberapa anggota merasa keberatan. Karena kalau dibongkar, kita kesulitan untuk membangun lagi. Pertama, kemampuan keuangan daerah kita. Kalau dibongkar mau dapat dana dari mana untuk dibangun lagi,” tanya Anggota Komisi III DPRD Maluku, Anos Yeremias, kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon, Selasa, 7 Februari 2023.
Tentu akan sangat sulit mendapatkan modal untuk membangun jembatan megah tersebut. Pasalnya, pemerintah daerah sendiri masih dihadapkan dengan pembayaran utang pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, yang setiap tahunnya pemerintah daerah harus menyetor Rp139 Milyar.
“Itu artinya tidak mungkin dibongkar. Kemungkinan yang kedua silahkan saja dibawa ke ranah hukum. Beta (saya) juga bingung, karena Beta baru tahu kalau jembatan lengkung itu kesulitannya luar biasa. Kenapa dari awal tidak dibangun jembatan baja, kan begitu,” kesal politisi Golkar itu.
Ia berharap, persoalan ini dapat segera dicarikan solusinya, tanpa harus menguras anggaran daerah. Sebab, selain pembangunannya berlangsung lama, alokasi anggaran untuk jembatan tersebut juga fantastis.
Meski ditolak oleh Anos, pertimbangan KKJTJ Kementerian PUPR untuk keselamatan warga lebih penting dibanding anggaran bernilai apapun. (SSL)
