TIGA HARI lagi insan pers Tanah Air akan memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2023 yang dipusatkan di Kota Medan, (9/2/23).
Mengambil tema HPN 2023: Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat mengingatkan kita tentang pentingnya kebebasan pers di sebuah negara yang menganut asas demokrasi.
Tanpa pers yang bebas — dalam arti bertanggungjawab — demokrasi yang bermartabat yang kita harapkan tentu tidak akan tumbuh dengan baik sebab tidak ada kebebasan dalam melakukan kontrol.
Menghadapi tahun politik 2024 tema HPN kali ini tentu memiliki relevansi dimana pertarungan politik Pilpres, Pileg, Pilkada, dan Pilwakot akan digelar bersamaan.
Di tengah konflik dan kepentingan oleh para elite politik yang akan berlaga di ajang pesta demokrasi lima tahunan nanti tidak luput pers akan berada dalam suasana penuh euforia.
Karena itu untuk menghindari gesekan dan konflik kepentingan yang dapat menyeret masyarakat ke dalam polarisasi yang tajam, pers harus memilih sikap menjadi media informasi dan media edukasi yang bebas tapi tetap bertanggungjawab.
Tentang peranan pers menyambut Pemilu 2024 mengingatkan saya 14 tahun lalu saat menghadiri HPN di Jakarta yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Di hadapan insan pers di Gedung Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Senin malam, (9/2/09), SBY mengingatkan agar menghadapi Pemilu pers tetap mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya.
Di acara pembukaan HPN 2009 bertema “Kemerdekaan Pers Dari dan Untuk Rakyat” itu dari Maluku ikut hadir saya selaku Sekretaris PWI Maluku, Ketua PWI Maluku Musa Pohwain (alm), dan Ketua DKD PWI Maluku Taher Mulud (alm).
Kami bertiga duduk dan berada di barisan kursi kedua dari depan menyaksikan dari dekat pidato SBY malam itu.
Acara diawali penyerahan Anugerah Jurnalistik Adinegoro dan deklarasi bersama penjaminan kebebasan pers dirangkaikan dengan acara hiburan yang melibatkan Tukul Arwana bersama Luna Maya.
Dalam pidatonya malam itu, Presiden SBY mengemukakan sebuah pemahaman dan pendirian umum mengenai anggapan “benar atau salah negara saya” (right or wrong it is my country) yang dianut rakyat harus membuat seluruh rakyat, terutama pers, tidak membiarkan negara berbuat salah.
“Karena benar atau salah adalah negara kita. Mari kita buat negara kita berbuat benar. Jangan biarkan berbuat salah, bikin benar,” ujarnya.
Ia mengemukakan gagasan itu dari sebuah tulisannya yang dimuat September 1999 tentang persoalan Timor Timur.
Dalam posisi dilematis yang sering kita hadapi terutama soal Timor Timur lepas dari Indonesia pada 1999, ungkapan right or wrong it is my country dan right is right, wrong is wrong tak perlu didikotomikan.
Sebelum sampai pada pesan agar jangan membiarkan negara berbuat salah, Presiden menceritakan empat kisah mulai dari zaman Konfusius sampai kisah rekaan dalam film Rambo (First Blood).
Pesan moralnya ditujukan untuk pers, demokrasi, dan pemilihan umum, yaitu tentang kebenaran kecil, kebenaran besar, dan kecintaan pada negara.
Bagi SBY siapa pun anggota legislatif dan presiden yang terpilih dalam Pemilu 2009 adalah kebenaran kecil.
Kebenaran besarnya adalah Pemilu berjalan aman, tertib, jujur, adil, bebas, dan demokratis.
“Hasil Pemilu hanya tujuan antara, sementara tujuan utamanya adalah yang terpilih dapat menjalankan kewajibannya memajukan Indonesia,” ujarnya.
Tentang pers dalam hal ini wartawan memiliki peran penting dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi.
Begitu pentingnya fungsi dan tanggung jawab wartawan di lapangan bisa melebihi kemampuan seorang intelijen dalam dunia kemiliteran.
Dalam kondisi perang salah satu fungsi utama di lapangan adalah intelijen. Dari kemampuan intelijen menyerap dan menganalisis informasi kita bisa tahu kekuatan dan kelemahan musuh.
Kalau salah satu fungsi intelijen yakni menyerap informasi di lapangan maka wartawan pun demikian. Bahkan peran seorang wartawan jauh melebihi seorang intelijen.
“Seorang wartawan bisa memasuki sarang musuh, tapi seorang intelijen belum tentu. Itulah kelebihan wartawan,” ujarnya.
Pada HPN 2009 ada beberapa tokoh dan lembaga yang mendapat penghargaan salah satunya untuk medali emas diberikan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Presiden SBY.
TNI dan SBY dinilai sebagai instansi dan tokoh berpengaruh sangat luas untuk bangsa dan negara karena selalu menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ketika bermasalah dengan pemberitaan. TNI sepanjang 2008 dinilai sebagai instansi yang paling banyak menggunakan hak jawab.
Saat menerima medali emas yang diberikan oleh tokoh pers nasional Jacob Oetama, SBY berujar ia senantiasa ingin menjadi murid demokrasi dan belajar mengenai kemerdekaan pers.
“Saya ingin menjadi bagian dari makin kuatnya kebebasan pers. Saya akan terus menjadi student of democracy yang baik,” ujarnya.
Selain SBY, penghargaan Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2009 juga diberikan kepada Menteri Kominfo Muhammad Nur, dan Spirit Jurnalisme kepada Dahlan Iskan.
Dahlan Iskan menerima penghargaan karena selama menjalani proses operasi ganti hati ia tetap berkarya jurnalistik sehingga dapat menggugah semangat sekaligus menjadi teladan bagi insan pers maupun masyarakat umum.
Kembali kepada tema HPN 2023: Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat tentu sebagaimana yang digarisbawahi SBY peran pers dan demokrasi tak lepas sebagai bagian dari upaya kita menjunjung tinggi sejarah perjuangan bangsa yang telah diletakkan oleh tokoh-tokoh pejuang kita demi terwujudnya kemerdekaan pers secara menyeluruh.
Menghadapi proses politik 2024 yang telah mulai hangat saat ini tema HPN kali ini tentu memberikan nuansa berbeda. Pers bebas di sini bisa dimaknai sebagai kebebasan mengekspresikan nilai-nilai demokrasi, tapi di balik kebebasan itu kita tentu memiliki tanggungjawab.
Kebebasan di sini jangan sampai “disalahgunakan” oleh kepentingan politik sesaat untuk membenturkan sesama anak bangsa.
Kita tahu di tengah era keterbukaan demokrasi saat ini ditandai oleh pengaruh media sosial yang begitu massif tidak sedikit di antara kita yang mudah terjebak adanya berita hoax.
Pers nasional dalam hal ini tentu memiliki peran penting dan tidak mudah terjebak oleh kepentingan politik pragmatis yang dapat menggiring masyarakat ke dalam polarisasi.
Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat di sini juga mengingatkan kita bahwa sebebas-bebasnya informasi yang kita sampaikan namun di balik itu kita juga punya kewajiban untuk mengawal jalannya demokrasi.
Dirgahayu HPN 2023. Pers Sehat, Negara Kuat.(*)
