Konsorsium Pemuda Seram, mendukung usulan Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail untuk memekarkan Seram Utara (Serut) menjadi kabupaten baru, terlepas dari Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Sandri Rumanama, dari Konsorsium Pemuda Seram mengakui, tidak sedikit kalangan politisi mengeritik statement Gubernur Maluku terkait pemekaran Seram Utara yang disampaikan saat acara pelantikan Konsorsium Pemuda Seram, karena dinilai sebagai bualan dan jualan menuju tahun politik 2024 nanti.
Fungsionaris DPP KNPI ini mengatakan, pihaknya berbeda pandangan dengan beberapa kalangan politisi di Maluku. Ia menilai sikap tegas Gubernur adalah soal keberpihakan terhadap masyarakat Seram.
“Mau bualan atau apapun itu, asalkan niatan beliau untuk kemaslahatan rakyat, kita dukung full,” ucap Rumanama
Tokoh muda ini mengatakan, bahwa urusan pilihan politik adalah hak politik setiap orang yang tak boleh diintervensi, yang terpenting dari politik adalah soal interested political (kepentingan politik) itu sendiri.
“Urusan politik itu nanti. Masih lama. Pilihan politik itu hak semua orang tak boleh diintervensi, yang terpenting saat ini adalah bagaimana kepentingan politik itu dapat terdistribusi dengan baik, niat baik gubernur soal pemekaran daerah otonom baru harus disupport oleh semua komponen politik di Maluku,” ujarnya.
Ditanya tanggapannya soal angka kemiskinan di Maluku yang menurut data statistik terus bertambah di Maluku, Rumanama menjelaskan bahwa angka kemiskinan ini secara nasional dan dihadapi semua daerah pasca pandemi dan bahkan menyongsong resesi global tahun 2023.
”Kalau soal kemiskinan ya ini berlaku secara nasional kok, hampir semua daerah mengalaminya setalah masa pandemi sejak 2019 lalu, jadi bukan hanya di Maluku apalagi 2023 ada skema resesi global tentu ini jadi pekerjaan kita bersama bukan hanya pemerintah daerah,” ujar dia.
Senada dengan Rumanama, aktifis yang juga tokoh pemuda dari Wahai Seram Utara, Ikbal Kaplale juga mendukung dengan penuh wacana tersebut.
“Jadi wacana itu dimunculkan kembali pada kegiatan deklarasi pemuda Seram Raya. Beta (saya) ingat bulan Maret 2022 saat gubernur memberikan sambutan saat kegiatan MTQ di Wahai, beliau sempat bilang ke beta mau tidak Serut dimekarkan,” ujar Ikbal.
Dikatakan, dari sisi keinginan masyarakat wacana pemekaran Serut sudah diwacanakan beberapa tahun lalu, bahkan sudah dilakukan kajian akademiknya.
”Sekarang tugas besar yakni mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) karena wilayah Serut cukup luas. Butuh SDM yang banyak. Kita tidak mau ketika sudah dimekarkan terjadi masalah seperti daerah lain,” tandasnya.
Lain halnya, akademisi Politik, Drs. V.S. Ruhunlela, M.Si, menegaskan, sejauh ini, belum terlihat ada kabupaten baru yang memiliki kemampuan kinerja birokrasinya melebihi kabupaten induk.
“Kalau misalnya ada ya itu baik, tapi selama ini kan belum ada, maka buat apa dipaksa untuk dimekarkan kalau itu karbitan. Mestinya indikator pemekaran di Maluku umumnya dari 11 kabupaten/ kota yang ada harus menjadi acuan dan pertimbangan untuk dilakukan pemekaran kabupaten lain,” tegas Ruhunlela saat dikonfirmasi media ini di Ambon, Selasa, 31 Januari 2023.
Dikatakan, pemekaran daerah lebih banyak soal kepentingan politik maka sangat berbahaya sebab pasti pertumbuhan daerah tersebut sangat lamban.
”Indikator untuk mengukur keberhasilan pemekaran daerah sederhana saja. Misalnya kita lihat Pulau Seram dari satu kabupaten sudah menjadi empat kabupaten, nyatanya mana yang sudah berhasil dari empat kabupaten tersebut.
Pelaksanaan kegiatan pelayanan publlik saja yang merupakan kinerja rutin mengalami kendala yang cukup banyak, masih terjadi disparitas dalam pelayanan. Apalagi kita mengharapkan inovasi dan kreativitas pemda dalam mengurangi ketergantungan fundamental kepada pempus,” ujar Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan itu. (SSL)
