RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID, AMBON, — Keberadaan jasa transportasi online menjadi ancaman bagi warga Kota Ambon yang memiliki usaha transportasi. Hal tersebut disampaikan salah satu warga saat program Walikota Jumpa Rakyat (WAJAR) akhir pekan kemarin.
Menanggapi hal itu, Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena menegaskan, Pemkot Ambon tidak memiliki kewenangan untuk mengurus jasa transportasi online. Seluruhnya, menjadi otoritas di bagian Pemerintah Provinsi. Sebabnya, bila ada persoalan yang dihadapi, dapat diajukan langsung kepada pihak terkait di pemerintah provinsi. Pasalnya, kalau disampaikan ke Pemkot, otomatis tidak dapat langsung direspon, karena semuanya menjadi urusan Pemprov.
“Kemarin itu ada warga yang mengeluh soal jasa transportasi online. Memang, persoalan ini lagi viral dua minggu terakhir. Tapi, kami berharap masyarakat memahami bahwa ini bukan kewenangan Pemkot,” akui dia kepada wartawan di Kota Ambon, Minggu, 29 Januari 2023.
Bagi dia, Pemkot Ambon hanya bertugas untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab. Hal itu dilakukan agar tidak merugikan warga Kota Ambon. “Surat resmi kita akan kirimkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, agar persoalan ini diselesaikan,” tegas dia.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robby Sapulette, mengatakan pihaknya telah memfollow up dengan permasalahan transportasi online ini ke pihak Dishub Provinsi. Sehinga ia meminta untuk warga kota Ambon yang terdampak. “Kami meminta agar Dishub Provinsi menetapkan batas tarif angkutan. Sebab ini merupakan kewenangan mereka,” pungkasnya. (MON)
