RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Menjelang masa penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat (Pempus) RI yang dijadwalkan pada tanggal 30 Januari mendatang, beberapa persiapan mulai dikakukan lembaga legislaif tingkat provinsi.
Salah satunya yang dipersiapkan oleh Komisi II DPRD Maluku bersama sejumlah mitra di ruang kerja komisi II, Kamis, 26 Januari 2023.
Rapat yang berlangsung sekira pukul 14.00 Wit, sampai dengan pukul 17.30 Wit itu, dilakukan secara tertutup.
Ditemui usai rapat, Ketua Komisi II DPRD Maluku, Johan Lewerissa mengakui tujuan dilaksanakannya rapat kerja ini guna memprersiapan penyampaian aspirasi di kementerian.
“Setelah dievaluasi dan direview kembali di tahun 2022 memang sudah pernah disampaikan, dan ditindaklanjuti apa-apa saja yang pernah disampaikan di bulan Juni 2022 lalu, namun ada beberapa hal terkait regulasi atau aturan yang kita harus pertanyaan ke Pempus,” akui Politisi Gerindra itu.
Dalam suasana yang cukup ramai Johan terlihat tegas dalam menyampaikan berbagai macam persoalan kepada awak media yang bakal dbawa ke Pempus, diantaranya terkait aset-aset yang sudah diserahkan ke Pempus namun secara UU sudah beralih ke Pemda.
“Kmai siap menghujani Pempus. Hingga saat ini Pempus masih keukeuh, bahkan persoalan menyangkut energi, bahan bakar minyak, stok BBM, dan peralihan kompor minyak tanah ke gas yang kami nilai perlu ditanyakan lagi ke pihak kementerian ESDM,” tegas wakil rakyat yang baru menjalankan tugas selama satu tahun itu.
Dijelaskan masalah perikanan termasuk wilayah-wilayah tangkap ikan di perairan Maluku juga perlu mendapat perhatian khusus karena sampai sekarang masih ada batasan-batasan.
“Terus masalah pertanian dan kehutanan, tenaga penyuluh dan sebagainya, harus kita sampaikan. Intinya adalah ada berbagai macam persoalan yang perlu dibijaki menyangkut skala prioritas persoalan di daerah,” pungkasnya.
Turut hadir dalam rapat kerja tersebut, Dinas Lingkungan Midup Provinsi Maluku, Dinas ESDM Maluku, Dinas Pertanian Maluu, Dinas Kehutanan Maluku, serta Bahan Ketahanan Pangan Daerah Maluku. (SSL)
