RAKYATMALUKU.FAJAR.CO.ID — AMBON, — Ketua KPU Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun, mengeluh soal adanya 300 titik area di Maluku yang belum tersentuh jaringan internet. Padahal, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan harapan bisa melihat persoalan ini.
“Sebagian besar di daerah atau desa pegunungan. Namun jika persoalan jaringan internet ini segera teratasi, maka kita akan upayakan agar pelaksanaan Pemilu 2024 di Maluku nanti dapat berjalan dengan aman, lancar dan sukses,” harap Rifan, kepada koran ini di Ambon, Selasa, 3 Januari 2023.
Dia menjelaskan, 300 titik area itu, rinciannya 99 titik berada di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), 60 titik di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), 35 titik di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), 30 titik di Kabupaten Buru, 28 titik di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), 20 titik di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
“Kemudian ada 11 titik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, delapan titik di Kabupaten Kepulauan Aru, enam titik di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan tiga titik di Kota Tual,” jelas Rifan.
Menanggapi hal itu, Manager Network Services Telkomsel Ambon, Chandra Saranga, mengaku pihaknya tidak mengantongi data blank spot di Maluku seperti yang disebutkan pihak KPU Provinsi Maluku. Olehnya itu, pihaknya perlu klarifikasi untuk memastikan bahwa lokasi tersebut tercover dengan Telkomsel, karena pihaknya membutuhkan data falid.
“Kami perlu data validnya untuk memastikan daerah mana saja, karena Maluku ini daerah kepulauan, jadi kita harus tau titiknya. Kita berharap diberikan datanya untuk kita sama-sama mengeceknya,” tepisnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Maluku, Halimun Saulatu, juga ikut menyoroti persoalan 300 titik area di Provinsi Maluku yang belum tersentuh jaringan internet.
Menurutnya, persoalan jaringan internet harus menjadi perhatian serius juga oleh Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) Provinsi Maluku serta stakeholder terkait. Hal ini mengingat jaringan internet sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat, apalagi ini menjemput momen politik 2024.
“Kebutuhan internet saat ini memang tidak bisa dielakkan dari berbagai aktivitas masyarakat, bagaimana masyarakat di Maluku bisa maju kalau fasilitas internet saja tidak mereka dapatkan dengan maksimal, bahkan tidak ada sama sekali,” tandas Halimun.
Dia berharap, kedepannya pemerintah harus secepatnya melakukan pembenahan dari segi infrastruktur untuk dibenahi, paling kurang sebelum tahun politik sudah ada progres yang ditunjukan.
“Jangan sampai pemerintah melakukan pembangunan yang merata di perkotaan namun melupakan pembangunan di desa-desa, barangkali itu yang bisa saya sampaikan,” pungkasnya.
Politik Identitas
Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas, meminta jajarannya untuk mengantisipasi dan melakukan mitigasi terhadap upaya politisasi agama, politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye menjelang tahun Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Itu penting dilakukan untuk membangun suasana rukun dan damai agar tahapan Pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam arti sesungguhnya.
“Penggunaan politik identitas menjelang Pemilu harus diantasipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi di Pesta Demokrasi sebelumnya, dimana masyarakat terbelah yang hingga kini masih dirasakan, terutama di media sosial,” pinta Menag Yaqut dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Sekda Maluku, Sadli Ie pada upacara Hari Amal Bhakti (HAB) Ke-77 Kementerian Agama di Lapangan Merdeka, Ambon, Selasa, 3 Januari 2023.
Menag dengan tegas mengatakan, seluruh ASN Kemenag untuk tidak partisan apalagi ikut melakukan provokasi ditengah keragaman pilihan. ASN kata Menag, harus menjadi simpul kerukunan dan keragaman. Sebab, ditahun politik, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda tetap ada.”Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Ini harus diantisipasi dan dicegah, ” kata Menag.
Menurut Menag Yaqut, tugas berat ini mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kemenag. Sebab, kerukunan yang fluktuatif dan dinamis sering menguji, lebih-lebih menjelang Pemilu. Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas dan stabilitas itu dapat terwujud bila masyarakatnya rukun dan damai.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Maluku, H. Yamin mengatakan, permintaan Menag Yaqut agar ASN Kemenag tak partisan menjelang Pemilu 2024 menjadi bagian yang diamanahkan kepad Kemenag untuk memberikan rasa aman kepada seluruh umat, sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilu hingga pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik. “ASN Kemenag harus menjadi pencerahan bagi seluruh masyarakat. Ini penting, untuk meminimalisir politisasi agama dan politisasi tempat ibadah untuk kepentingan kampanye dan meningkatkan efek elektoral, ” tutup Yamin. (mon-ssl-CIK)
